Wilayah Laut Jambi Akan Bertambah

Rabu, 09 Januari 2019 - 21:25:02 | dibaca: 158 kali


Wisata di Kampung Nelayan Provinsi Jambi
Wisata di Kampung Nelayan Provinsi Jambi /

 

Radarjambi.co.id - KOTA JAMBI - Wilayah laut Provinsi Jambi pada tahun 2018 sudah mendapatkan kejelasan alokasi ruang untuk wilayah kerja nelayan dan perhubungan laut.

Namun ketetapan ini belum bisa langsung dinikmati nelayan, karena masih harus dituangkan dalam Perda dan Pergub pertengahan 2019 mendatang.

Tema Wisman, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi menyampaikan, program tersebut adalah hasil dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K) pada 2018 lalu.

Dengan artian zona laut seperti peta tematik dan alokasi ruang sudah dibuat.

"Sama dengan kewenangan wilayah RT/RW kalau di darat. Jika dikaitkan kewenangan kita, adalah 0 hingga 12 mil menjadi hak Provinsi Jambi. Seperti reklamasi di Jakarta tidak jadi, ya karena ada RZ ini," ujarnya kemarin.

Di dalam RZ ini mencakup pula isu lingkungan perhubungan laut. Tema mencontohkan ini terjadi pada kasus pengelolaan laut Jambi yang sebelumnya 48 persen, kini dapat lebih banyak dikelola oleh nelayan.

"Saat sudah di Perdakan, akan dapat bagian yang lebih nelayan kita dari pada aktivitas laut yang selama ini mendominasi. Khusus yang ini ada keputusan bersama di pusat antara Kemenhub dan Kemenpar," ujarnya Ia menjelaskan.

Sedangkan untuk penyelesaian RZ WP3K ini, Tema menyebut memang akan disasar pada pertengahan 2019 ini.

Selebihnya selain diatur tata kelola laut di dalam program tersebut, akan tampak pula batas garis pantai yang baru. Seperti pada 2017 yang hanya 211 KM, ternyata saat ini bertambah.

"Sekarang sudah bertambah jadi 311 KM. Jadi setelah ada program ini dan dari data badan geofisial, nanti setelah di Perdakan jangan lagi berpatokan pada data lama," tegasnya.

Untuk program RZ WP3K ini sendiri, Tema menjelaskan sangat penting untuk Jambi. Ini juga karena merupakan program prioritas nasional yang dibebankan pada daerah.

Setidaknya Tema menyebut untuk tahun 2018, dari kegiatan RZ ini menghabiskan sekitar Rp 500 juta. Kebanyakan diperuntukkan bagi tim teknis dari Universitas Diponegoro Semarang.

Sedangkan untuk dana di tahun 2019 nanti yang menyisakan program kajian lingkungan hidup strategis, Tema menyebut belum mengetahui pasti.

"Kita belum menerima berapa nantinya anggaran yang diperuntukkan bagi program penyelesaian RZ ini," tandasnya. 

 

 

Reporter : E. Haryanto

Editor     : Ansori