Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI-Ketua DPRD Muarojambi Aidi Hata mendampingi Bupati menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan RI di Jambi Selasa pagi (2/6).
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita bersihkan bersama. DPRD Muaro Jambi siap jadi sapunya,” kata Aidi Hatta usai menerima laporan dari Kepala BPK Jambi Muhamad Toha Arafat.
Aidi Hatta menambahkan, warga tidak peduli opini WTP atau WDP. Yang mereka tanya, jalan mulus, puskesmas ada obat, sekolah tidak bocor. Karena itu Ketua kata Ketua DPRD, dewan berkomitmen kawal rekomendasi BPK.
''Bedah APBD – Setiap rupiah dibedah ulang. Yang jadi catatan BPK, dipastikan tidak terulang di APBD Perubahan. Turun Lapangan – Komisi DPRD tidak lagi “sidang di AC”. Aidi Hatta minta anggota turun cek proyek, tanya warga Sungai Gelam sampai Kumpeh Ulu. Satu Komando dengan Eksekutif – Ia duduk satu meja dengan Bupati Dr. Bambang Bayu bukan untuk foto, tapi cari solusi,'' ujarnya
"Kalau eksekutif berbenah, legislatif mengawal. Kalau sama-sama kuat, Muaro Jambi yang menang,” tegasnya. Aidi Hatta memenambahkan LKPD 2025 bukan tumpukan angka. Itu laporan kepercayaan rakyat.
“Setiap rupiah di APBD itu keringat petani, pedagang, guru. Makanya DPRD tidak akan diam kalau ada yang melenceng. Rekomendasi BPK wajib jadi peta jalan, bukan pajangan di lemari,” ujarnya.
“Mari kita jadikan LHP 2025 sebagai cambuk, bukan beban. Eksekutif kerja, legislatif awasi, rakyat nikmati hasilnya. Itu baru namanya pemerintahan yang berpihak.” timpalnya.(akd)