Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI-DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi PPP, Masito, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
"Setelah mencermati penyampaian Bupati Muaro Jambi serta membaca dokumen-dokumen pendukung, Fraksi PPP memberikan beberapa catatan penting," ujar Masito.
Fraksi PPP menilai realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD perlu terus dioptimalkan. "Kami mendorong Pemkab untuk serius menggenjot pajak daerah, retribusi, dan penguatan BUMD. Harus berpikir out of the box. Jangan jalan di tempat. Cari kiat baru bagaimana PAD bisa naik," tegas Masito.
Realisasi belanja hendaknya benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi PPP mendorong efisiensi belanja yang tidak produktif, dan mengalihkannya ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.
Fraksi meminta Pemkab menjelaskan secara rinci penyebab terjadinya SiLPA.
"SiLPA jangan hanya jadi angka. Gunakan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat pada tahun anggaran berikutnya," pintanya.
Selain itu, Fraksi PPP mengapresiasi Pemkab yang kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
"Namun keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari opini WTP. Yang lebih penting adalah, apakah APBD sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau belum," kata Masito.
Lebih lanjut, Fraksi PPP meminta seluruh catatan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas.
"Temuan yang sudah dikembalikan harus jadi pelajaran. Jangan sampai terulang di tahun berikutnya," tutupnya.(akd)