Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI-Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya tidak lagi dilakukan secara parsial dan reaktif. Dunia usaha, khususnya perusahaan perkebunan, harus mengambil peran nyata dalam mencegah dan mengendalikan karhutla.
Pernyataan itu disampaikan Bambang saat memaparkan kondisi dan penanganan karhutla Kabupaten Muaro Jambi dalam rapat koordinasi Satgas Penanganan Karhutla Provinsi Jambi, Selasa (18/8/2026), di Ruang Rapat Penanggulangan Karhutla Makorem 042/Garuda Putih.
Bambang mengungkapkan, Pemkab Muaro Jambi telah mendatangi sekitar 25 perusahaan perkebunan untuk membangun koordinasi dalam menghadapi ancaman karhutla.
Namun, menurutnya, koordinasi saja tidak cukup. Harus ada pembagian tugas yang jelas mengenai siapa melakukan apa ketika terjadi kebakaran.
“Jangan sampai semua tugasnya hanya membawa air. Yang paling penting adalah bagaimana melakukan pencegahan, siapa yang bertanggung jawab dan apa tugas masing-masing,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan perusahaan menjadi semakin penting karena sejumlah wilayah memiliki potensi karhutla tinggi, sementara akses menuju lokasi tertentu tidak mudah. Kondisi tersebut dapat membuat penanganan terlambat apabila kesiapsiagaan tidak dibangun sejak awal.
Karena itu, Bambang mendorong adanya pemetaan kemampuan masing-masing perusahaan, termasuk kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya yang dapat dikerahkan ketika terjadi karhutla.
“Jangan kebakaran dulu baru kita sibuk menyiapkan semuanya. Yang harus disiapkan adalah sebelum kebakaran terjadi,” ujarnya.
"Akses Sulit, Risiko Tinggi"
Bambang juga menyoroti karakteristik sejumlah lokasi yang memiliki potensi kebakaran tinggi namun sulit dijangkau. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi tim pemadam.
Menurutnya, keterlambatan mencapai titik api dapat membuat kebakaran kecil berkembang menjadi lebih besar. Karena itu, kesiapan akses, peralatan dan personel harus menjadi bagian dari strategi pencegahan.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa faktor manusia juga tidak bisa diabaikan. Perilaku masyarakat dalam membuka lahan maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu api harus menjadi perhatian serius.
Pemkab Muaro Jambi, kata Bambang, terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
"Jangan Hanya Pemerintah yang Bergerak"
Bambang menegaskan, karhutla merupakan persoalan bersama. Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi ancaman kebakaran yang berpotensi semakin besar apabila musim kemarau berlangsung lebih ekstrem.
Karena itu, koordinasi lintas sektor harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar rapat dan pertukaran informasi.
Perusahaan perkebunan, pemerintah, TNI, Polri, masyarakat dan seluruh stakeholder harus memiliki peran yang terukur. Setiap pihak harus mengetahui tanggung jawabnya sebelum api muncul. “Koordinasi harus lebih cepat dan lebih tajam,” tegas Bambang.
Rapat tersebut digelar di tengah kejadian karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Muaro Jambi, antara lain Kecamatan Kumpeh, Mestong, Jambi Luar Kota dan Sungai Gelam. Kebakaran dilaporkan telah berlangsung sejak 5 Agustus 2026 dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan.
Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa pola penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan, kesiapsiagaan dan pembagian tanggung jawab yang jelas kini menjadi pekerjaan mendesak seluruh pihak.(akd)