Radarjambi.Co.Id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jambi menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian daerah melalui rantai pasok pangan lokal. Namun, keterbatasan kapasitas pasokan dan belum meratanya sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menjadi tantangan utama.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Adnan Wimbyarto, dalam diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) yang digelar secara virtual, baru-baru ini.
Di saat yang sama Kepala Seksi PPA 2C Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Mustaqim Siga, yang menjadi pemimpin diskusi dalam diseminasi KFR ini mengaitkan erat fungsi MBG dalam penguatan aktivitas ekonomi daerah. Utamanya pada perdagangan dan distribusi, pertanian dan pangan serta serapan tenaga kerja.
"MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga instrumen ekonomi yang mampu menciptakan permintaan stabil bagi produk pangan lokal. Namun, tanpa penguatan kapasitas produsen lokal, manfaat ekonominya bisa bocor ke luar daerah," ujar Mustaqim.
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga Juni 2026, Program MBG di Provinsi Jambi telah beroperasi melalui 234 unit SPPG, melibatkan 677 pemasok, menyerap 10.145 petugas, dan melayani 459.688 penerima manfaat. Angka ini baru mencapai sekitar 55,19 persen dari target 424 SPPG dan 50,70 persen dari target 906.654 penerima manfaat.
Mustaqim menjelaskan, realisasi tersebut menunjukkan akselerasi operasional yang cukup kuat, terutama dalam hal pembentukan jaringan pemasok dan penyerapan tenaga kerja. "Setiap penambahan satu unit SPPG menyerap sekitar 47 tenaga kerja. Estimasi aliran upah langsung mencapai Rp1,01 miliar per hari," ungkapnya.
Namun, ia menyoroti sejumlah isu strategis yang masih menghambat optimalisasi dampak ekonomi MBG. Pertama, keterbatasan kapasitas dan kontinuitas pasokan bahan pangan lokal. "Produksi beras lokal baru memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan. Susu, buah, ayam, dan sayuran masih terbatas, sehingga kita masih bergantung pada pasokan dari luar daerah," jelas Mustaqim.
Kedua, sebaran dan kapasitas SPPG yang belum merata antar kabupaten/kota. Kota Jambi mendominasi dengan 53 unit SPPG dan 109.422 penerima manfaat, sementara Kota Sungai Penuh hanya memiliki 11 unit SPPG dan 24.638 penerima manfaat.
"Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan disparitas manfaat ekonomi antar wilayah," tegasnya.
Ketiga, keterlambatan pencairan dana operasional dan proses sertifikasi halal yang masih memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi. "Ini dapat menghambat kelancaran operasional sebagian SPPG dan pemasok," tambah Mustaqim.
Keempat, ketersediaan tenaga ahli gizi yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang membatasi kapasitas penyusunan menu dan pengawasan standar gizi.
Meski demikian, Mustaqim menegaskan bahwa MBG memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi daerah. Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 13,92 persen terhadap PDRB Jambi, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 32,98 persen.
"Pengadaan rutin MBG menciptakan tambahan permintaan bahan pangan dan barang pendukung melalui pemasok, distributor, dan pedagang. Ini adalah peluang besar bagi produsen lokal," ujarnya.
Survei terhadap 54 rumah tangga penerima manfaat menunjukkan 43,1 persen merasa lebih terbantu memenuhi kebutuhan makan, dan 42,2 persen melaporkan penghematan pengeluaran. "Namun manfaat ini belum merata dan belum sepenuhnya mengubah pola pengeluaran keluarga," akunya.
Mustaqim memaparkan sejumlah peluang optimalisasi MBG bagi penguatan ekonomi regional. Pertama, menciptakan kepastian pasar bagi produk pangan lokal. Kedua, memperkuat kemitraan SPPG dengan produsen, koperasi/BUMDes, dan UMKM untuk agregasi pasokan, mutu, dan kontinuitas pengiriman. Ketiga, mengembangkan sentra produksi dan pengolahan pangan berbasis keunggulan wilayah, seperti hortikultura Kerinci, padi Tanjung Jabung Timur, dan sentra perikanan sesuai potensi daerah.
"Kunci optimalisasinya adalah semakin besar kebutuhan MBG dapat dipenuhi oleh produsen dan pelaku usaha lokal, semakin besar bagian belanja program yang dapat berputar dan dipertahankan dalam perekonomian Jambi," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya aliran belanja MBG yang berpotensi retensi ekonomi lokal. "Pembayaran tenaga kerja dan pembelian bahan baku kepada pelaku lokal seperti petani, peternak, pedagang, dan UMKM akan meningkatkan perputaran pendapatan lokal," jelas Mustaqim.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jambi merekomendasikan empat prioritas tindak lanjut. Pertama, akselerasi kesiapan operasional SPPG, termasuk percepatan penyelesaian kendala dana operasional, SDM, infrastruktur, dan sertifikasi halal. Kedua, pemetaan kebutuhan dan kapasitas wilayah untuk mengidentifikasi wilayah prioritas. Ketiga, fasilitasi kemitraan produsen lokal melalui kemitraan pasokan terjadwal antara SPPG dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Keempat, penguatan monitoring dan tata kelola untuk memastikan kualitas, keamanan pangan, dan kepatuhan standar.
"Perluasan MBG perlu berjalan bersama kesiapan SPPG, kapasitas produksi lokal, keterlibatan pelaku usaha daerah, dan tata kelola yang kuat agar manfaat ekonomi semakin banyak bertahan di Provinsi Jambi," pungkas Mustaqim.
Kanwil DJPb Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal melalui program MBG, sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengelola keuangan negara dan mendorong kesejahteraan masyarakat.(*)