Juru Bicara Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah
RADARJAMBI.CO.ID-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi masih menjadi perhatian serius. Hingga 26 Oktober 2026, tercatat 18.398 titik hotspot sejak awal tahun, dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai 5.106,29 hektare.
Juru Bicara Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan berdasarkan laporan harian hingga Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB, terdapat sembilan titik hotspot baru. Sebanyak delapan titik terdeteksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan satu titik di Kabupaten Tebo.
“Akumulasi titik hotspot dari 1 Januari sampai 26 Oktober 2026 berjumlah 18.398 titik,” kata Johansyah dalam laporan harian Satgas Karhutla Provinsi Jambi.
Dalam penanganan di lapangan, tim darat melakukan sejumlah kegiatan pemadaman, pendinginan, dan pergantian personel. Di Kabupaten Muaro Jambi, tim melakukan pendinginan pada lahan sekitar 0,9 hektare. Sementara di Kabupaten Sarolangun, dilakukan pergantian personel atau relief seluas 54 hektare.
Adapun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tim melakukan pemadaman pada lahan seluas 0,5 hektare dan pendinginan sekitar 1,4 hektare.
Selain mengerahkan tim darat, Satgas Karhutla juga mendapat dukungan operasi udara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyiraman melalui udara atau water bombing dilakukan di Desa Jebus, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dengan total air yang dijatuhkan mencapai 80.000 liter.
Di sisi lain, dampak kabut asap terhadap kualitas udara juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang disampaikan Johansyah, Kota Jambi berada pada angka 127 dengan kategori tidak sehat. Kabupaten Muaro Jambi mencapai 321 atau kategori berbahaya, sedangkan Kabupaten Tebo berada di angka 112 dengan kategori tidak sehat.
Sementara itu, kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat pada angka 77 dengan kategori sedang. Dalam laporan yang sama, Johansyah menyebut rekapitulasi kasus ISPA di Provinsi Jambi mencapai 7.324 kasus.
Satgas juga terus melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karhutla. Hingga laporan tersebut disampaikan, terdapat 91 kasus yang ditangani. Sebanyak 71 kasus masih dalam tahap penyelidikan, 20 kasus dalam tahap penyidikan, dan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran dalam dua tahap. Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Batanghari Rp15 miliar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp15 miliar, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rp15 miliar, dan Kabupaten Sarolangun Rp10 miliar. Total bantuan tahap pertama mencapai Rp85 miliar.
Selanjutnya, pada tahap kedua, empat kabupaten mendapat tambahan bantuan masing-masing Rp10 miliar. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo, dan Muaro Jambi.
Dengan tambahan tersebut, total bantuan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi, baik untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten, mencapai Rp125 miliar.
Johansyah berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat upaya penanganan karhutla, mulai dari pemadaman, pendinginan, hingga pencegahan kebakaran agar tidak meluas.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membakar sampah di lokasi yang berpotensi memicu kebakaran.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada posko terdekat apabila menemukan titik api agar dapat segera ditangani oleh petugas.
“Jaga lingkungan, jaga masa depan kita. Stop karhutla, bersama kita bisa. Jambi mantap, Jambi bebas asap,” tegasnya.(*)