Sanksi Sosial Menanti Koalisi Merah Putih

RADARJAMBI.CO.ID, JAKARTA-Pengesahan Undang-undang (UU) Pilkada yang terus mendapat perlawanan. Selain masyarakat mengugat dengan melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), dipastikan juga masyarakat akan memberikan sanksi sosial dengan tidak memilih partai yang mendukung pengesahan pilkada oleh DPRD tersebut.

          Pengamat Politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan, kemarahan public terhadap penghianatan wakil rakyat saat ini akan berbeda. Sebab, rakyat akan mengingat kemunduran sejarah ini dalam waktu yang sangat lama. ‘‘Sehingga akan ada sanksi sosial yang dilakukan rakyat,’‘  terangnya.

          Partai yang akan mendapatkan sanksi sosial itu, yakni Demokrat, Gerindra, PPP, Golkar, dan PAN. Semua partai yang berperan pada kemunduran demokrasi Indonesia ini kemungkinan besar akan disanksi dengan tidak dipilih rakyat pada pemilu kedepan. ‘‘Pemilih akan beralih pada partai lain,’‘ terangnya.

          Sanksi sosial itu sebenarny atelah muncul sekarang. Salah satunya kepada Partai Demokrat bahkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Buktinya, di media sosial banyak sekali yang menghujat drama politik yang dilakukan PD dengan walk out (WO) tersebut. ‘‘Demokrat menjadi partai yang paling awal terkena sanksi,’‘ jelasnya.

          Bahkan, rencananya Perludem juga akan menginventarisir anggota DPR yang memilih pilkada pilkada oleh DPRD. Setelah itu semua nama itu akan diumumkan dan biar diingat oleh rakyat. ‘‘Jika, masyarakat silahkan mengingat dan memberikan sanksi sosialnya karena mereka telah merampas hak rakyat,’‘ jelasnya.

(jpnn)