Samisake Wujud Komitmen Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan

RADARJAMBI.CO.ID, KOTA JAMBI -Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA) dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H Ridham Priskap, mengatakan bahwa Program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) adalah bukti komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jambi.

Pernyataan itu disampaikan Sekda, saat membuka pengembangan dan pelatihan fasilitator untuk program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi, (30/3) di ruang Mayang Mangurai Bapedda Provinsi Jambi.

Dikatakannya, dari program Samisake tersebutlah dikembangkan pembiayaan untuk Program Bedah Rumah (Bedrum), Sertifikat Gratis (Sergat), Beasiswa untuk anak tidak mampu dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Program itu juga katanya, merupakan follow up program Nasional yang mengedepankan pembangunan yang berorientasi pada pro poor, pro job, pro growth dan pro-environment, sejalan dengan strategi Pembangunan Nasional.

Dijelaskannya juga, program Samisake adalah suatu upaya pemanfaatan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi yang berlimpah dan posisi geografis yang strategis, yang secara nyata terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

"Dari pengelolaan sumber daya alam yang tepat itulah, masalah kemiskinan di Provinsi Jambi dapat teratasi," ujarnya.

Tidak hanya itu, hasil pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah yang dituangkan dalam program Samisake itu, kata Sekda, telah pula berhasil meningkatkan kesejahteraan, serta kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan, maupun di Perkotaan.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas, Woro Sulistyaningrum, menerangkan, bahwa pemerintah pusat melalui Bappenas sedang melakukan desain pembangunan yang dimulai dari level kabupaten ke bawah.

Melalui draft itu juga, katanya, Bappenas meminta meminta masukkan dari SKPD tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan untuk pelayanan masyarakat miskin.

Mengenai program Samisake, dirinya mengakui, bahwa inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi tersebut akan menjadi salah satu masukan untuk dikembangkan di tingkat pusat.

“Apa yang telah dilakukan daerah akan menjadi masukkan untuk kami (pemerintah pusat,red) untuk dapat dikembangkan melalui desain yang sedang kami susun di pusat,” pungkasnya.

Menurut Woro, saat ini belum ada fhoto pemotretan kemiskinan di Indonesia. Itu katanya, disebabkan oleh ukuran kemiskinan dan masyarakat sangat dinamik.

"Perlu riset untuk pengukuran menurut kondisi dan sesuai ukuran-ukuran kebutuhan kita di Indonesia," ujarnya.

Sejalan dengan instruksi Presiden, katanya, maka untuk membentuk sistem inovasi di daerah, perlu dilakukan melalui kewirausahaan, membangun bisnis. Sedangkan untuk penanggulangan kemiskinan perlu ada pendekatan secara lintas bidang dan sektor dengan strategi pro-growth, pro-job dan pro-poor.

Dijelaskan Woro bahwa penanggulangan kemiskinan semenjak diluncurkannya Program Penanggulangan kemiskinan pada tahun 1999, terus melakukan pengembangan konsep. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan struktural maupun kemiskinan akibat krisis ekonomi tahun 1997, di seluruh wilayah Indonesia.

Program itu juga, katanya, tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi, tetapi juga bersifat strategis, karena dalam kegiatan itu disiapkan landasan, berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat dimasa mendatang.

Program yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui penggalian kembali nilai nilai kemanusian dan kemasyarakatan antara lain: dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan dalam keragaman, demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi.

BKM juga katanya, dikembangkan dan diharapkan untuk mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. (flh)