Dewan Sebut BKD Tak Mampu Tempatkan Pegawai

RADARJAMBI.CO.ID, KOTA JAMBI -Kemarin (23/4), digelar paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Jambi tahun 2014. Salah sorotan dewan adalah meminta kepada Walikota Jambi untuk mengevaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi.

"Kami minta kepada Walikota mengevaluasi kinerja BKD, kami (dewan, red) menilai BKD tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, terutama Kepala BKD," tegas Abdullah Thaif,  Ketua Pansus LKPj dalam penyampaian laporannya.

Abdullah Thaif,  menyinggung untuk penempatan staf-staf tidak sesuai dengan tenaga kehalian yang dimiliki. Hal ini membuat kinerja ataupun program Walikota tahun 2014 menuju 2015 tidak tercapai optimal karena hal tersebut.

"Misalnya yang seharusnya ahli di bidang IT justru ditempatkan di keuangan, yang ahli keuangan ditempatkan di Dinas Pendidikan, jadi salah penempatan," ungkap Thaif.

Menurutnya, dalam penempatan pegawai tersebut tidak ada koordinasi yang baik antara SKPD dengan BKD, sehingga dalam program yang sudah dilakukan banyak yang tidak dikerjakan dan juga banyak yang tidak terselesaikan.

"Dalam hal ini BKD kami nilai tidak berkoordinasi dengan SKPD dalam menempatkan pegawai," ucap Thaif.

Sementara itu, terkait pengelolaan parkir, Kantor Pengelola Parkir pada tahun 2014 lalu, berhasil mencapai target di atas Rp 4,2 milliar. Dewan merasa dengan pencapain target tersebut, Kantor Pengelolaan Parkir Kota Jambi, untuk tahun 2015 ini tetap mencari celah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Demikian diungkapkan Abdullah Thaif, dalam laporan rekomendasi DPRD terhadap LKPj.

"Parkir Kota Jambi memang over target, tetapi masih banyak celah lain untuk sumber PAD yang bisa digali," ucapnya.

DPRD Kota Jambi, meminta kepada Walikota Jambi, untuk saat ini pajak parkir yang masih dikelola oleh Dispenda Kota Jambi. Diharapkan untuk dialihkan dan dijadikan retribusi ke Kantor Pengelola Parkir.

"Saat ini Dispenda masih tidak optimal sehingga sangat perlu dialihkan," akui Thaif.

Mengingat untuk pengelolaan parkir memang cukup banyak menyumbang PAD, namun dewan tetap meminta untuk mengutamakan ketertiban dan kenayaman dengan dampak adanya retribusi parkir.

Setelah pelaksanaan paripurna, saat dikonfirmasi kepada Walikota Jambi, mengenai adanya catatan khusus bagi BKD Kota Jambi, ia mengatakan, apapun yang di rekomendasi oleh DPRD Kota Jambi, mengenai LKPj untuk tahun 2014 lalu, akan jadi perhatian serius.

Pangan Pansus akan menjadi pedoman bagi pihaknya untuk dibenahi pada tahun 2015 ini.
    "Untuk semua catatan yang diberikan oleh dewan merupakan pedoman kita untuk pembenahan di tahun ini," ucap Walikota Jambi. (hyy)