Bawaslu Warning Pemprov Jambi, Jika Minggu Ini Anggaran Pilkada Belum Cair

RADARJAMBI.CO.ID, JAMBI - Belum cairnya anggaran pilkada untuk Bawaslu Provinsi Jambi dari pihak pemerintah provinsi (pemprov) Jambi, membuat lembaga ini memberikan warning ke Pemprov, jika anggaran belum dicairkan dalam Minggu ini, maka Bawaslu akan membuat pernyataan sikap.

Hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Fauzan Khairazi, saat dihubungi via ponselnya kemarin.

"Ya kita lihatlah dalam Minggu ini, kalau tidak, kita nyatakan sikap," tegasnya.

Dikatakan Fauzan, kepentingan agenda ini bukan kepentingan Bawaslu, karena yang mempunyai kepentingan itu adalah pemerintah daerah. Yang jelas, ia berharap dalam Minggu ini sudah terealisasikan anggaran itu, paling tidak bisa mengakomodir untuk dana-dana di kabupaten/kota, program yang telah dicairkan dan membayar hutang.

"Tapi kalau dalam Minggu ini juga belum ada kejelasan mungkin kita akan minta petunjuk ke Bawaslu RI. Apakah akan tetap kita lanjutkan untuk pengawasan atau kita merekomendasikan ditunda pilkada ini, itulah sikap kita," jelasnya.

"Bawaslu bersikap tidak mau mengemis. Karena syarat-syarat administrasi sudah kita ajukan dan sudah kita penhui semua. Sebenarnya ini hanya proses pencairan saja, kewenangan dari keuangan daerah. Kalau memang daerah tidak sanggup ya sudah kita akan bersikap, kita lihatlah perkembangan dalam Minggu ini," sambungnya.

Dijelaskan Fauzan, komunikasi terakhir dengan pihak Pemprov bahwa pihak BPKAD kepalanya sedang berada di luar daerah, makanya Bawaslu memberi waktu hingga Minggu ini, karena tahapan sudah berjalan, anggaran tidak ada jadi terhambat.

"Kalau untuk daerah rata-rata sudah teken NPHD. Kita kuatirkan kemarin Tanjabbar belum NPHD, tapi per 2 Juni sudah NPHD. Tinggal proses pencairan juga untuk Bungo dan Tanjabbar ini, kalau Tanjabtim, Batanghari dan Sungaipenuh sudah cair," jelasnya.

"Jadi untuk Bungo dan Tanjabbar samalah dengan Provinsi, jika dalam Minggu ini juga belum kita akan ajukan sikap," katanya.

Seperti diketahui, akhirnya anggaran Pilgub dicairkan oleh pihak pemerintah, dari Rp 101 miliar yang dialokasikan untuk KPU Provinsi Jambi, dicairkan dengan dua tahap, yakni tahap pertama dicairkan 60 persennya atau sekitar Rp 60, 6 miliar. Namun demikian, hingga kini baru anggaran KPU saja yang dicairkan, sementara untuk anggaran pengawasan dan pengamanan belum juga cair.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Desy Arianto mengatakan, pihaknya sudah menerima proses pencairan anggaran Pilgub. Hal itu baru dilakukan kemarin (3/6). "Sudah dicairkan, sebanyak 60 persen dari anggaran," katanya.

Desy mengatakan, pihaknya akan menggunakan anggaran tersebut untuk tahapan awal, yaitu sosialisasi dan tahapan persiapan. "Akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada," jelasnya.

Editor: Gustav Wiranata