Jaga Kepercayaan Publik Masalah OTT KPK , SAH Panggil Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Jambi

RADARJAMBI.CO.ID-Menyikapi isu yang berkembang pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi beberapa hari lalu. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra (SAH) hari Sabtu (2/12) memanggil Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jambi.

Hadir dalam rapat internal tersebut Ketua Fraksi, H. Muhamadiyah, SH, MH Wakil Ketua DPRD Drs. Syahbandar dan anggota Fraksi lainnya seperti H. Bustami Yahya, M. Khairil, Budiyako dan Maria Yanti.

Pemanggilan ini dalam rangka meminta penjelasan kepada anggota DPRD dari Gerindra terhadap kemungkinan terlibatnya oknum anggota fraksi dengan kasus pengesahan APBD provinsi 2018, yang melatar belakangi OTT lembaga rasuah tersebut.

"Pemanggilan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Partai Gerindra dalam menjaga kepercayaan publik secara tegas dan berkeadilan," ungkap SAH.
SAH sendiri mengaku mengapresiasi terhadap upaya KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi.
"OTT yang dilakukan KPK pasca pengesahan APBD Pemerintah Provinsi Jambi memberi peringatan kepada semua pihak bahwa ada masalah dalam akuntabilitas anggaran di Jambi,” tegasnya.

Pemanggilan Fraksi Gerindra itu sendiri merupakan arahan langsung dari H. Prabowo Subianto selaku Ketua Umum untuk menjaga harga diri dan kehormatan partai sesuai dengan AD /ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai.

"Gerindra tidak memberi ruang terhadap praktek korupsi di semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di internal partai, kita mempunyai garis yang tegas dalam pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu," tegasnya.
Dalam rapat itu sendiri, Ketua Fraksi Gerindra H. Muhamadiyah mengatakan sikap politik Fraksi Partai Gerindra tegas terhadap APBD 2018 tersebut.

"Gerindra baik dalam pembahasan, pandangan umum, pendapat akhir dengan tegas melakukan kritik terhadap kebijakan anggaran dan postur anggaran, sikap ini karena Gerindra belum melihat keberpihakan terhadap rakyat dari program - program yang di usulkan,” jelas Muhamadiyah.
Menanggapi ketidakhadiran sebagian besar anggota dewan dalam beberapa kali Rapat Paripurna pengesahan APBD, legislator asal Tanjabbar dan Tanjabtim tersebut menegaskan seluruh Anggota Fraksi Gerindra hadir di setiap rapat paripurna dewan.

"Kita fraksi di Gerindra mengkritisi sesuai mekanisme persidangan dewan, dan kita buktikan walau kritis kita semua tetap hadir di paripurna," akuinya

 

REPORTER : ENDANG