Plt Gubernur Buka Msrenbang RJPMD Provinsi Jambi 2016 -2021

RADARJAMBI.CO.ID,-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan, musyawarah perencanaan pembangunan merupakan penguatan perencaan pembangunan, untuk yakni untuk memperkuat perencaanaan pembangunan Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Fachrori dalam Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2016- 2021di Ruang Mayang Mangurai Bapedda Provinsi Jambi, Senin (23/7).

Dalam musrenbang tersebut dihadirkan dua orang narasumber, yakni Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr.Syarifuddin dan Direktur Otonomi Daerah Bappenas RI Ir.R Aryawan Soetiarso Poetro,M.Si.

Fachrori menjelaskan, Musrenbang perubahan ini merupakan bagian penting dalam rangka pembahasan rancangan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019.  Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Musrenbang dilaksanakan untuk pembahasan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.  Dan latar belakang perubahan yaitu adanya perubahan kebijakan nasional terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sistematika RPJMD belum mengacu Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan penyesuaian hal-hal yang berhubungan dengan asumsi-asumsi penyempurnaan rencana. 

“Pada awal paparan ini, izinkan saya menyampaikan secara garis besar kondisi makro pembangunan Provinsi Jambi sampai tahun 2017, yang tentunya menjadi salah satu pijakan kita bersama dalam menyusun rencana pembangunan daerah selanjutnya. Pada tahun 201,7 realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi adakah sebesar 4,6%, lebih rendah dari target sebelumnya. Untuk itu dilakukan penyesuaian pada target-taeget hingga akhir periode RPJMD dimana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,0 % dan hingga tahun 2021 diitargetkan sebesar 6,2%. Realisasi peertumbuhan ekonomi berimplikasi langsung terhadap realisasi pendapatan asli daerah sehingga target rencana pendapatan asli daerah harus disesuaikan dimana pada RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan sebelumnya, pertumbuhan rata-rata per tahun ditargetkan sebesar 12,08 persen, maka dirasionalkan menjadi 7,57 persen, inflasi yang ditargetkan relatif tinggi pada tahun 2017 yaitu 4,20 persen, terealisasi lebih baik menjadi 2,68 persen, sehingga penyesuaian juga dilakukan pada indikator laju inflasi dari 3,70 persen menjadi 3,50 persen di tahun 2018, sehinga tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,0 persen,” terang Fachrori.

Untuk indikator  PDRB per kapita juga dilakukan penyesuaian dimana realisasi pada tahun 2017 adalah sebesar 38,85 juta rupiah, lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebelumnya 39,02 juta rupiah, sehingga pada tahun 2018 target disesuaikan menjadi 40,03 juta rupiah dan pada akhir periode RPJMD ditargetkan menjadi 44,15 juta rupiah. Indikator lain yang juga dilakukan penyesuaian yaitu Indeks Rasio Gini atau Gini Ratio yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Provinsi Jambi berhasil menjaga Indeks Rasio Gini pada angka yang relatif rendah yaitu 0,34 pada tahun 2017, sehingga pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 0,33 dan pada akhir periode RPJMD diharapkan ketimpangan tersebut terus menurun seiring dengan peningkatan proporsi pengeluaran penduduk 40 persen terendah, serta penurunan proporsi pengeluaran penduduk 20 persen tertinggi.

“Selanjutnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah yang ditunjukkan oleh indeks Williamson secara langsung mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indeks Williamson Provinsi Jambi termasuk ke dalam ketimpangan sedang yaitu 0,39 pada tahun 2017. Penyesuian dilakukan pada target tahun 2018 hingga 2021, dengan target akhir RPJMD adalah 0,37,” urai Fachrori.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini demikian pula Provinsi Jambi . Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebesar 7,9 persen, lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan sebelumnya yang sebesar 7,83 persen. Untuk itu, penyesuaian juga dilakukan pada indikator kemiskinan, sehingga di tahun 2021 persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 7,4 persen. Terkait dengan indikator ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi tahun 2017 adalah sebesar 3,7 persen , target hingga akhir periode RPJMD diharapkan terus menurun hingga 2,8 persen. Untuk itu upaya perluasan lapangan pekerjaan perlu dilakukan seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja di tahun  tahun mendatang.

Selain perubahan target indikator makro perubahan, RPJMD ini juga menyempurnakan indikator kinerja utama daerah dimana sebelumnya terdapat 12 tujuan dengan 21 sasaran disempurnakan menjadi 9 tujuan dan 22 sasaran perubahan ini hanya bersifat restrukturasasi dan tidak mengurangi maksud tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dilanjutkan Fachrori bahwa untuk menggambarkan kondisi makro  kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari sejumlah indikator sebagaimana yang akan saya jelaskan berikut ini.  Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi mengalami perbaikan yaitu sebesar 7,9 persen, lebih baik dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 8,05 persen. Angka ini juga lebih rendah dari angka kemiskinan tahun 2016, yang berada pada 8,37 persen. Selain mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kita juga telah mampu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang terlihat dari indeks kedalaman kemiskinan yang turun dari 1,281 pada Maret 2017 menjadi 0,992 pada September 2017.

"Oleh karena itu, penyusunan perubahan RPJMD ini, dapat memberikan gambaran secara jelas visi misi tujuan dan strategi serta arah kebijakan pembangunan. Ppada perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021, terdapat 239 program, dimana 20 program diantaranya adalah program baru yang merupakan penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah.  Dari 239 program tersebut, program yang akan dilaksanakan hingga akhir Periode RPJMD adalah sebanyak 208 program, sedangkan 31 diantaranya tidak dilanjutkan kembali karena telah terakomodir dalam 20 program baru tersebut, dan program prioritas yang mendukung langsung terhadap pencapaian visi misi kepala daerah sebanyak 145 program, sedangkan sisanya sebanyak 63 program merupakan program menunjang pelaksanaan fungsi OPD," tutur Fachrori.

Sebelumnya, Plt.Kepala Bapedda Provinsi Jambi Agus Sunaryo menyampaikan, perubahan RPJMD disesuaikan dengan berbagai perubahan. Agus juga berharap agar kabupaten/kota se Provinsi Jambi juga menyesuaikan perencanaan pembangunannya dengan perubahan RPJMD Provinsi Jambi.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr.Syarifuddin menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Dia juga menyoroti masih rendahnya kemampuan keuangan (PAD) daerah untuk membiayai pembangunannya, dan masih sangat mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU).

Forkompimda Provinsi Jambi, bupati/walikota atau yang mewakili se Provinsi Jambi, anggota DPD RI dan DPR RI Dapil Jambi, para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi turut hadir dalam acara tersebut.

Sumber : Humas Pemprov