RADARJAMBI.CO.ID,- Sekitar seratus mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Jambi, menggelar aksi unjuk rasa dimulai dari simpang BI,dan dilanjutkan menuju kantor DPRD Provinsi Jambi,berada wilayah Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Kamis (13/9).
Mahasiswa aliansi terdiri dari berbagai kampus yang ada di Jambi baik itu Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Jambi, Universitas Jambi dan Universitas Batanghari, STIE Muhammadiyah dan sebagainya, dalam orasi mereka menyapaikan sejumlah tuntutannya. Serta disela aksi unjukrasa (Demo), mahasiswa membakar tumpukan dua ban bekas yang kemudian dibakar. Selain itu masa aksi juga membawa replika pocong.
Dalam orasinya mahasiswa disampaikan oleh Korlap Arbi mempertanyakan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang terus menggila.
Unjuk rasa mahasiswa di Jambi, terkait kondisi perekonomian yang dinilai tidak stabil, karena nilai rupiah yang anjlok dari dollar. Mahasiswa juga menganggap nilai tukar Rupiah terhadap dolar yang mencapai Rp15 ribu tidak lah baik untuk perekonomian Indonesia.
"Angka psikologis ini akan berimbas pada perekonomian masyarakat dalam jangka panjang," kata Korlap Aliansi Mahasiswa Jambi Arbi.
Mahasiswa Jambi juga mendesak pertanggung jawaban presiden untuk menstabilkan ekonomi.
Mahasiwa juga menuntut Presiden Jokowi untuk reformasi hukum yang bebas korupsi. Tuntutan lainnya adalah agar presiden mencabut perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. "Jika ini tidak terealisasi, maka jokowi harus mundur," teriak orator aksi.
Aksi unjuk rasa berjalan damai meski mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Usai berorasi disimpang BI Mahasiswa melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Provinsi Jambi.
Sampai di gedung dewan, DPRD Provinsi Jambi kondisi dalam agenda rapat paripurna, namun mahasiswa juga meminta anggota dewan untuk menemui dan meminta untuk masuk ke dalam gedung DPRD.
Selang beberapa menit Wakil ketua DPRD Syahbandar mencoba keluar untuk menemui para pendemo, pendemo meminta agar mereka di perbolehkan masuk.
"Ini gedung punya kita, kenapa kita tidak boleh masuk," sebut mahasiswa dalam orasinya.
Namun, Syahbandar mencoba menenangkan para pendemo. "Kalau saya pribadi silahkan kalian masuk. Tetapi saya harus berkoordinasi, perwakilan saja," bilangnya.
Mahasiswa pun tidak mau mengikuti apa yang di sampaikan Syahbandar, dan sempat terjadi dorong dorongan antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga.
Kerincuhan akhirnya sempat terjadi, karena tak kunjung diizinkan masuk, para mahasiswa melempari brikade polisi dengan air mineral. Mereka tetap memaksa masuk meskipun tadi beberapa anggota dewan telah turun untuk menemui mereka.
Aksi lempar pun tak terelakkan, saat sedang berlangsung aksi pelemparan, Kapolresta Jambi Kombes Pol Fauzi Dalimunthe langsung turun untuk menenagkan para pendemo.
Pihak kepolisian lengkap anti huru hara, di bantu Satpol PP membuat pagar betis di pintu masuk gedung DPRD untuk menjaga aksi demo aliansi mahasiswa Jambi.
Setelah melakukan negosiasi cukup lama antara pihak keamanan dari kepolisian dan pihak dewan , menjelang masuk waktu ashar, para unjuk rasa dari aliansi Mahasiswa Jambi akhirnya menemukan titik terang dan dipersilakan masuk.
Sekitar kurang lebih 30 puluh perwakilan mahasiswa masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi jambi mengelar dialog dan mediasi dengan pihak dewan agar tuntutan Aliansi Mahasiswa Jambi 3 poin tersebut agar dapat disampaikan ke istana negara dengan melalui wakil rakyat di Jambi .
Apabila ultimatum aliansi mahasiwa jambi tidak terpenuhi terhadap 3 poin itu, mahasiswa jambi meminta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mundur dari kursi jabatannya.
Penulis : Endang Heryanto
Editor : Ansori
Belanja Daerah Sarolangun Setelah Perubahan Bertambah Rp 85,82 Milyar
Pemprov Akan Gelar Berbagai Kegiatan Untuk Meriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H
Korsupgah KPK Dorong Pemkab Sarolangun Membangun Perizinan Online
Oesman Sulaiman Terpilih Jadi Ketua Umum Kadin Provinsi Jambi
Ahli Waris H Zulkarnain yang Meninggal di Makkah Bakal Mendapatkan Asuransi
Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Satgas PASTI Lakukan Soft Launching Indonesia Anti-Scam Centre