3 Jenazah Teridentifikasi, Total Sudah 104 Korban Ditemukan

Radarjambi.co.id - JAKARTA - Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Republik Indonesia (DVI Polri) kembali berhasil mengidentifikasi jenazah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610.

Hari ini, Selasa (20/11) tim DVI memberikan hasil identifikasi tiga jenazah atas nama Puspita Eka Putri (wanita), Achmad Sukron Hadi (laki-laki) dan Muhammad Luthfi Nurramdhani (laki-laki).

"Konfirmasi tersebut telah disampaikan pukul 17.00 WIB setelah adanya rekonsiliasi serta kecocokan hasil tes forensik dan ante-mortem dengan data DNA yang sebelumnya sudah diberikan pihak keluarga kepada tim DVI Polri," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro.

Hari ini pula Lion Air sudah menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga melalui upacara yang berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto (RS POLRI), Jakarta. Penyerahan dari Lion Air diwakilkan oleh Operations Director of Lion Air, Capt. Zwingly Silalahi.

"Hingga saat ini total yang sudah teridentifikasi 104 jenazah, dengan rincian laki-laki 75 orang dan wanita 29 orang," jelas Danang.

"Atas nama Lion Air, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dan handai taulan," imbuh Danang.(chi/jpnn)

Honorer K2 Masih Berharap Diterima Jokowi di Istana

JAKARTA - Para pentolan honorer K2 (kategori dua) ternyata masih menyisakan harapan ke Presiden Jokowi. Bagi mereka nasibnya bisa berubah dalam waktu yang tersisa ini bila ada keberpihakan Jokowi.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN mengungkapkan, pihaknya sudah mencoba mendekati Istana Negara.

Mendekati Sekretariat Negara (Setneg) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Hasilnya memang belum menunjukkan sesuatu yang positif. Namun, honorer K2 masih tetap berharap hingga tiba di mana pilihan hati dilabuhkan.

"Kami masih menunggu jadwal presiden. Semoga di waktu yang tersisa ini ada keajaiban, dan presiden mau menerima kami di Istana Negara," ujar Titi, Selasa (20/11).

Dia menegaskan, walaupun pemerintah mengarahkan seluruh honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pihaknya tetap menolak. Apalagi kalau kebijakan tersebut akhirnya juga tidak berkeadilan buat K2 karena masih tetap dibatasi usia dan instansi.

"Kami akan menunggu janji itu direalisasikan sampai akhir 2018. Kami juga tidak akan kaget kalau akhirnya hanya tinggal janji karena kami sudah sering diberikan harapan palsu," tandasnya.

Titi mengakui, seluruh honorer K2 di daerah sudah mendesak dia untuk mengambil sikap politik. Namun, langkah itu belum diambil sampai batas sabar sudah benar-benar habis bahkan minus. 

Sumber : jpnn