Sekda Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

RADARJAMBI.CO.ID- Mewakili Plt Gubernur H Fachrori Umar, Sekda Provinsi Jambi HM Dianto, Kamis (10/1), mengukuhkan Alexander Rubi Satyoadi menjadi Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi.

Dia menggantikan pejabat sebelumnya, Nasmifida yang berpindah tugas ke Maluku. Alexander sebelumnya memegang jabatan yang sama di Kalimantan Utara.

Acara yang dihelat di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi itu, diantara puluhan undangan yang hadir itu, tampak Walikota Jambi Sy Fasha, para Wakil Bupati dan Sekda yang ada di Provinsi Jambi.

Acara diawali dengan pengukuhan yang dilakukan oleh Sekda dan dilanjutkan penandatanganan berita acara. Lalu dilanjutkan dengan terima jabatan yang ditandai dengan penyerahan buku memory dari pejabata lama ke pejabat baru.

Sekda Dianto usai pengukuhan kepada media menyebutkan, dari dulu hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemkab Kabupaten/Kota memiliki hubungan sangat baik dengan BPKP. Segala permasalahan terkait dengan sistem keuangan, manajemen keuangan, pengawasan selalu berkoordinasi dengan BPKP.

Pada 2018 ini, pemerinah daerah sudah punya beban untuk bugeting dan eplaning sehingga selalu koordinasi dengan BPKP.

Bahkan katanya, beberapa daerah selama ini dikawal oleh BPKP bagaimana dareah yang sebelumnya itu belum mendapatkan predikat Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Malah ada yang penilaian BPK yang disclaimer (tidak memberikan pendapat), Alhamdulillah dengan terus gandeng BPKP, Alhamdulliah. Contohnya Kota Jambi yang belum mendapatkan WTP, terakhir kemarin malah disclameir dengan pendampingan BPKP, Alhamdulillah bisa mendapatkan WTP,” kata Dianto.

Tidak hanya di Kota Jambi, beberapa kabupaten yang juga dibantu oleh BPKP untuk perbaikan menata aset daeah yang selama ini tidak terdata dengan baik, berkat bimbingan dan bantuan BPKP beberapa daerah termasuk kabupaten/kota termasuk Provinsi Jambi.

“Katakanlah Pemerintah Provinsi Jambi saat ini lima kali berturut-turut mendapatkan WTP,” katanya.

“Kalau daerah itu mendapatkan WTP, itu akan mendapatkan bonus dari Menteri Keuangan, jadi dikasih hadiah berupa anggaran pembangunan jumlahnya cukup layak bagi kita di pemerintah daerah,” tambah Dianto.

Reporter : E. Haryanto

Editor     : Ansori