Tenaga PTT Dioptimalkan, Pemkot Lakukan Assessment

Radarjambi.co.id - KOTA JAMBI - Dalam upaya memaksimalkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemkot Jambi. Saat ini Pemkot sudah melakukan assesment. Pelaksanaan assessment ini dilaksanakan secara bergilir, dan tanpa pemberitahuan pada yang bersangkutan.

Dari hasil penilaian, bisa ditentukan apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak.

Disampaikan oleh Wakil Walikota Jambi Maulana, bahwa tim penilai sudah mulai bergerak dari satu OPD ke OPD lainnya.

“Tim kita sudah mulai jalan. Memang tidak dipublikasikan. Kita sengaja tidak memberitahukan hal ini. Jadi tiba-tiba saja tim nanti akan datang dan langsung menilai,” bebernya.

Kata dia, ada lima OPD yang paling banyak dilakukan assessment terhadap tenaga kontraknya.

Hanya saja Maulana enggan menyebutkan OPD tersebut secara rinci.

“Jangan dikasih tahu dulu OPD mana saja. Nanti ketahuan. Yang paling banyak itu di Dinas Perhubungan,” kata dia, sambil tersenyum.

Disampaikan Maulana, bahwa assessment terhadap pegawai tidak tetap harus dilakukan untuk menilai kinerja PTT setiap tahunnya. Sebab, menurutnya ada banyak dugaan dimana PTT sebagian merupakan ‘titipan’ dari pihak tertentu.

“Kita sudah koordinasi dengan BKPSDMD. Assessment sesuai kompetensi dan bersifat objektif. Ada indikator yang harus dipenuhi. Ini juga menghindari penilaian subjektif terhadap adanya asumsi titipan si A atau si B selama ini,” ujarnya.

Maulana juga menekankan PTT harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan OPD yang membawahinya. Sehingga tidak ada istilah tamatan Keperawatan malah menjadi pegawai ADM di rumah sakit atau OPD tertentu.

“Misalnya seperti Dinas PU itu kan yang banyak dibutuhkan teknik sipil. Jangan sarjana yang lain. Indikator seperti ini juga perlu kita nilai,” terangnya.

Maulana juga menyebutkan, bahwa penilaian tersebut juga untuk menentukan PTT mana saja yang benar-benar bekerja dengan baik. Juga memiliki kompetensi sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Jadi tidak ada lagi penilaian berdasarkan suka atau tidak suka. Tapi sudah menggunakan teknologi informasi. Yang benar-benar berprestasi akan kita pertahankan. Apalagi LHP BPK RI merekomendasikan agar Pemkot Jambi mengurangi jumlah PTT sebanyak 381,” bebernya.

Lalu sebenarnya berapa idealnya jumlah PTT yang ada di Pemkot Jambi? Menurutnya, hal tersebut tergantung dari OPD. Ada OPD yang membutuhkan pegawai dengan jumlah yang banyak, namun ada juga yang tidak.

“Saat ini sudah ada ribuan PTT yang ada di Kota Jambi. Makanya harus dikurangi. Untuk jumlah idealnya tergantung OPD. Misalnya Dinas PU dan DLH yang membutuhkan banyak pegawai. Apalagi DLH itu sekarang untuk pengungkutan sampah ada di sana,” pungkasnya.

Reporter : Hilman

Editor     : Ansori