Surat Suara Pemilu 2019 Mulai Dicetak, Arief Budiman: KPU Klaim Hemat Anggaran 32,57 Persen

Radarjambi.co.id - JAKARTA - Setelah menuntaskan proses produksi kotak dan bilik suara untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini memulai proses produksi logistik lainnya yakni surat suara. PT Gramedia menjadi konsorsium pemenang lelang terbesar dengan total 292 juta lembar kertas atau sekitar 31% dari jumlah keseluruhan. Selain itu, PT Aksara Grafika Pratama juga terpilih sebagai pihak yang ikut mencetak surat suara untuk kebutuhan dua provinsi yaitu Lampung dan Banten.

Direktur Produksi dan Pemasaran Aksara Grafika Pratama (AGP) Y. Bayu Widagdo mengatakan bahwa perusahaannya dipercayai mencetak 72 juta eksemplar surat berdasarkan data terbaru daftar pemilih tetap hasil perbaikan dari semula yang berjumlah 68 juta.

"Konsorsium Aksara Grafika Pratama mendapat tugas dari KPU untuk mencetak kebutuhan surat suara bagi Provinsi Lampung sebanyak 30.979.165 lembar serta Provinsi Banten sebanyak 41.373.674 lembar surat suara,” katanya saat melakukan pencetakan perdana di Gedung Percetakan AGP, Jakarta, Minggu (20/1).

Direktur Gramedia Printing Group Hari Susanto mengatakan bahwa perusahaannya bakal mencetak surat suara untuk lima provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

“Total surat suara yang akan dicetak di PT Gramedia adalah 292.019.984 lembar. Jumlah tersebut masih bisa menyesuaikan dengan jumlah DPT [daftar pemilih tetap] yang akan ditetapkan KPU RI,” katanya peresmian perdana cetak suara di Jakarta, Minggu (20/1).

Hari menjelaskan bahwa surat suara yang terdiri atas lima jenis ini selama proses produksi dan distribusi akan berlangsung selama 70 hari.

Ada enam konsorsium pemenang lelang, yaitu PT Gramedia, PT Balai Pustaka, PT Aksara Grafika Pratama, PT Temprina Media Grafika, PT Puri Panca Pujibangun, dan PT Adi Perkasa Makassar.

Sebelumnya mengenai pengadaan logistik tersebut, Ketua KPU RI, Arief Budiman dengan tegas berkomitmen untuk adanya keterbukaan terkait penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pengadaan logistik.

"Seluruh proses untuk logistik sangat transparan dan terbuka kita ingatkan penyedia jangan pernah bermain main soal anggaran. KPU tidak pernah minta uang Rp1 pun atas pekerjaan pengadaan logistik. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ini atas perintah pak Arief Budiman itu bohong saya pastikan tidak ada saya tidak pernah perintahkan yang begitu-begitu,” tegas Arief.

Selain itu, pria kelahiran Surabaya itu menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menghemat anggaran pengadaan surat suara sebesar 32,57 persen dari pagu anggaran dan 30,86 persen dari HPS. (www.kpu.go.id/***)