Syahirsyah : Pertamina ada Anggaran Malah Cuek

Radarjambi.co.id - MUARABULIAN - Bupati Batanghari, H Syahirsah, memantau langsung kawasan Ilegal Driling (ID) tepatnya di wilayah Kerja Pertamina (WKP) EP-TAC PT PBMSJ Desa Pompa Air dan Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Rabu (30/1).

Turun ke lokasi, Bupati didamping dinas instansi terkait seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Batanghari.

Ketika dilokasi, kekecewan pun dirasakan Bupati ketika melihat situasi dan kondisi yang dijadikan penambang minyak ilegal.

Dirinya sangat menyayangkan, perusakan-perusakan lingkungan yang di sebabkan aktifitas pengeboran seceara illegal.

Terlebih, udara di kawasan tarsebut yang sudah tidak bagus lagi akibat terpapar minyak mentah.

“Saya sangat kecewa dengan kondisi ini, satu bulan yang lalu sudah saya perintahkan instansi terkait untuk menyampaikan laporan kepada Kementrian ESDM, namun mereka lamban,” kata Bupati Batanghari H Syahirsah dilokasi Kemain.

Menurut dia, seharusnya aktifitas penambangan minyak illegal di lokasi tersebut tidak terjadi.

Ia pun berjanji, akan mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan melaporkan aktifitas tersebut kepada Kementrian ESDM.

“Kita akan laporkan kembali aktifitas penambangan minyak secara illegal ini, tentu harapannya kementrian dapat menanggapi dan melakukan tindakan terhadap aktifitas yang sangat merugikan ini,” ucapnya.

Langkah ini dipilih, sambungnya, karena pemerintah pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap aktifitas penambangan minyak secara illegal yang dilakukan dalam sekala besar tersebut.

“Dan pihak kepolisian juga terhambat dalam melakukan penertiban karena kekurangan anggaran. Sementara pihak pertamina yang memiliki anggaran terkesan cuek dengan adanya aktifitas penambangan secara illegal tersebut,'' ungkapnya.

Ia sendiri mengaku sangat kecewa terhadap gagalnya penertiban yang hendak dilakukan diwilayah Kerja Pertamina (WKP) EP-TAC PT.PBMSJ. Apalagi, adanya perlawanan dari sekelompok warga yang melakukan penghadangan.

“Dalam penertiban kemarin yang kita sayangkan itu adanya perlawanan dari warga, pemerintah kok dilawan, seharusnya hal tersebut tidak terjadi,” ujarnya.

Sekedar diketahui, saat ini sumur minyak illegal diwilayah tersebut hampir mencapai seribu titik sumur yang aktif di lakukan penambangan secara illegal. Sumur-sumur minyak illegal tersebut berada di beberapa kawasan.

Dan salah satunya, yang berada di lahan milik masyarakat dan di kawasan WKP EP-TAC PT.PBMSJ, bahkan ada yang berada di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Sementara, sebagian besar oknum pelaku berasal dari luar daerah.

Reporter : Didi

Editor     : Ansori