Pemprov Tolak Perekrutan PPPK Muarojambi Harapkan Bantuan Pusat

Radarjambi.co.id - JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi menolak perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digaungkan pemerintah pusat karena tidak memiliki alokasi anggaran untuk gaji pegawai tersebut.

"Pemprov Jambi dipastikan tidak merekrut PPPK, APBD kita tidak mampu untuk mengeluarkan gaji," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Husairi, Rabu (6/2).

Menurutnya, Pemprov bisa membuka perekturan PPPK asalkan gaji pegawai setera PNS tersebut dikeluarkan pemerintah pusat.

"Bisa kita buka PPPK, tapi gajinya jangan dibebankan dari APBD, kita tidak mampu. Bisa dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang dikucurkan pemerintah pusat, ya seperti gaji PNS," katanya menjelaskan.

Husairi mengatakan Pemprov Jambi masih kekurangan PNS dan perekrutan PPPK adalah solusi tepat menutupi kekurangan pegawai, namun persoalan gaji adalah kendala utama.

"PPPK itu utamanya untuk tenaga pendidikan, kesehatan penyuluh dan kita akui Pemprov Jambi memang kekurangan pegawai. Tapi gaji mereka dibayar dengan apa. Maunya kita dana pusat dikembalikan ke daerah melalui DAU," katanya.

Kemudian lanjutnya, pada penerimaan CPNS 2018 lalu, kuota penerimaa PNS Pemprov Jambi sebanyak 235, namun itu juga tidak terpenuhi.

"Yang lulus PNS 218 orang atau kurang dari kuota. Artinya sebanyak 17 formasi tidak terisi, itu semua untuk formasi dokter spesialis karena tidak ada yang mendaftar," tukasnya.

Wacana perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atak kerap disebut P3K pasca rapat koordinasi Kepala Daerah bersama Menpan RB di Batam beberapa waktu lalu, isu ini sontak menjadi buah bibir masyarakat. Maklum wacana ini setidaknya membuka peluang kerja baru.

Di Kabupaten Muaro Jambi hal ini juga ramai dibicarakan, namun saat ini pemerintah sedang melakukan pengkajian terkait perihal tersebut.

Dikatakan Masnah Busro, Bupati Muaro Jambi perekrutan P3K bisa saja dilakukan jika kekuatan APBD yang ada menyanggupi. Saat ini menurut Masnah sedang dilakukan pengkajian.

"Ya belum tau, masih kita kaji apakah anggaran kita sanggup memenuhi itu. Saat ini tim sedang mengaji", katanya.

Dilain hal ia juga berharap kepada pemerintah pusat dapat membantu anggaran untuk daerah yang melakukan perekrutan P3K itu.

"Saya berharap ada bantuan dari pusat agar hal itu dapat terealiasai“, kata Masnah.

Reporter : E. Haryanto & Ansori