Fachrori Ajak Insan Pers Perangi Hoax

RADARJAMBI.CO.ID,-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengajak seluruh insan pers dalam memerangi berita hoax dengan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, karena pers merupakan kontrol sosial bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fachrori usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2019, yang berlangsung Grand City Convention and Exhibition, Surabaya - Jawa Timur, Sabtu (09/02) pagi. Puncak Peringatan HPN Tahun 2019 dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara, Iriana.

"Para insan pers harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, karena itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang tinggi dari kebebasan pers. Tunjukkan bahwa pers masih sangat dipercaya oleh masyarakat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam sambutannya," ujar Fachrori.

Fachrori mengungkapkan, kedepannya para insan pers harus semakin profesional dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terlebih lagi dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Pers harus bersikap netral, jangan berpihak kepada satu golongan tertentu, serta memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2019 ini.

"Sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, para insan pers harus terus memberikan informasi yang benar, terlebih lagi dalam menghadapi pemilu pada bulan April 2019 nanti. Kita semua mengetahui, selain sebagai kontrol sosial pers juga merupakan sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, untuk itu pers harus menyajikan informasi yang benar benar akurat dan bersikap netral," ungkap Fachrori.

Lebih lanjut, Fachrori juga mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan cepat percaya terhadap berita berita hoax, harus lebih cerdas dalam menerima informasi. Menjelang pemilu tahun 2019 banyak sekali informasi hoax yang saling menjatuhkan, masyarakat harus benar benar jeli dalam menyikapi informasi yang didapat.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan, berdasarkan hasil survei Edelman Trust Barometer 2018, media konvensional atau media arus utama lebih dipercaya daripada media sosial (medsos). Jadi, saat ini masyarakat semakin tidak percaya dengan medsos berdasarkan survei Edelman dan menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama semakin tinggi.

"Kita semua mengetahui, perkembangan digital yang diikuti dengan perkembangan massive dari medsos, membuat semua orang bisa menjadi wartawan bahkan menjadi pemimpin redaksi. Ditengah tengah kondisi seperti ini, media arus utama sangat dibutuhkan sebagai rumah penjernih informasi yang menyajikan informasi informasi terverifikasi," tutur Jokowi.

Jokowi mengemukakan, media arus utama harus mampu menjaga dan mempertahankan jati dirinya sebagai pencari kebenaran dan membangun optimisme. Media arus utama harus terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat dan tetap sebagai kontrol sosial, serta memberikan kritik kritikan yang konstruktif.

"Pemerintah sangat menjamin prinsip kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, dimana kebebasan yang maksud adalah kebebasan yang dipandu dengan tanggung jawab moral, beretika dan bertata krama, sesuai dengan undang undang pers dan undang undang penyiaran," pungkas Jokowi.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengajak seluruh insan pers untuk menjadikan pers di Indonesia sebagai sebuah wahana komunikasi masal, penyebar informasi dan membentuk opini yang melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik baiknya berdasarkan kebebasan pers yang profesional.

"Melalui momen ini, saya mengajak seluruh insan pers untuk meneguhkan kembali ketaatan kepada kode etik jurnalistik yang menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan profesi jurnalis. Hal ini penting untuk menjadikan pers Indonesia agar dalam menjalankan peranannya untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran selalu mengacu pada hal hal kepentingan publik," terang Yosep.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, H.Soekarwo atau biasa disapa Pakde Karwo mengatakan, kemajuan media di Jawa Timur (Jatim) membuat pemikiran masyarakat menjadi semakin terbuka. Media dan masyarakat Jatim telah belajar bahwa pengambilan keputusan terbaik adalah musyawarah mufakat merupakan suatu bukti dari keterbukaan tersebut.

"Pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim selama 10 tahun terakhir, baik eksekutif maupun legislatif tidak pernah dilakukan secara voting. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jatim sudah semakin cerdas dalam pengambilan keputusan," jelas Pakde Karwo.(HUMAS PEMPROV)