Rakorda KKBPK Upaya Sinergitas dan komitmen Dalam Pembangunan Manusia

Radarjambi.co.id - KOTA JAMBI - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Jambi Tahun 2019 di Hotel Abadi Suite, Rabu (13/3).

Kepala BKKBN Pusat diwakili Inspektur Utama BKKBN, Drs Agus Sukiswo saat menghadiri pembukaan Rakorda tersebut mengatakan Rakorda program KKBPK merupakan forum untuk meningkatkan komitmen bersama dalam pembangunan manusia melalui program KKBPK.

Selain itu, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang sinergis antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dengan Pemerintah Daerah Jambi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dan juga mitra kerja lainnya dalam meningkatkan program KKBPK.

Kegiatan yang menjadi program utama diantaranya adalah Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga, hal itu perlu bersinergi dengan program Kementerian dan sektor lainnya.

"Diharapkan, susunan rancangan program 2019 bisa segera dilaksanakan. Sebab itu Rakorda ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita dapat melakukan penguatan kerja sama dan kemitraan program KKBPK dengan mensinergikan berbagai kegiatan kementerian/lembaga terkait ke dalam lokus kampung KB melalui Pokja kampung KB," kata Agus.

Agus berharap ke depan keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.

Program lainnya yakni peningkatan kualitas remaja melalui pelembagaan dan pembudayaan Program Generasi Berencana (Genre) melalui peningkatan peran serta sekolah atau kampus, sebagai tempat dimana remaja beraktivitas serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Kemudian pemanfaatan kependudukan berbasis data dioptimalkan sebagai data basis program KKBPK. Untuk itu penyediaan dan pemanfaatan data keluarga dan hasil-hasil survei dan penelitian perlu dioptimalkan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut proses pengalihan status Penyuluh Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), maka perlu adanya pembinaan secara bertahap untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh KB dalam mengelola dan melaksanakan program KKBPK serta penguatan kerja di lini lapangan.

Kemudian memotivasi petugas dan penggiat program KB dan juga mitra dalam usaha menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi agar bisa di bawah rata-rata nasional, dimana hasil SKAP 2018, Jambi mengalami kenaikan dari 2,3 pada tahun 2017 (SDKI 2017) menjadi 2,47.

Terakhir penguatan program Pro Prioritas Nasional (Pro PN), salah satunya yang menjadi focus nasional, yakni penanganan stunting di dua kabupaten di Jambi yakni Kabupaten Tanjungjabung Timur dan Kerinci.

Agus menjelaskan, program KKBPK mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Program KB baik fisik maupun non-fisik (BOKB), artinya kata Agus pemerintah pusat serius menangani permasalahan kependudukan dan diharapkan dana alokasi khusus ini juga dimanfaatkan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Selanjutnya, kita harus mengevaluasi kembali berbagai kegiatan agar lebih efektif dan efisien, mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan, baik ditingkat nasional maupun daerah, serta memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat," kata Agus.

BKKBN katanya tidak dapat menyelenggarakan program KKBPK sendirian. Karena itu, kemitraan yang sinergis untuk memperkuat jejaring pelaksanaan Program KKBPK sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat secara utuh.

"Melalui Rakorda Program KKBPK Tahun 2019 ini, mari kita perkuat sinergitas lintas sektor antara BKKBN, provinsi dan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta dengarn segenap pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksanaannya. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan konsep yang dapat diaplikasikan secara nyata, sebagai upaya kita meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya Provinsi Jambi," ujar Agus.

Sementara itu, Gubernur Jambi Fachrori Umar yang diwakili Asisten 1 Pemprov Jambi, A Pani Saharudin yang membuka langsung Rakorda KKBPK tersebut mengatakan, jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan data Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebanyak 3.493.357 jiwa, yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota.

Kemudian laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi termasuk relatif tinggi yaitu 2,24 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yaitu 1,11 persen.

"Tingginya pertumbuhan penduduk ini tidak hanya disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, akan tetapi disebabkan oleh adanya migrasi penduduk yang berasal dari luar yang dikarenakan "welcome" nya Pemerintah Provinsi Jambi terhadap tenaga kerja di sektor perkebunan, pertambangan dan sektor usaha lainnya," kata A Pani.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov Jambi dengan visi Jambi TUNTAS Tahun 2016- 2021, mempunyai program dan kegiatan yang secara eksplisit berorientasi pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pengentasan kemikiskinan.

Komitmen pengendalian laju pertumbuhan penduduk juga diwujudkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Jambi 2011-2035.

"Dengan adanya Pergub ini, perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi menjadi pembangunan yang berbasis kependudukan," katanya.

"Saya juga berterima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk dan saya berharap kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum menyusun agar segera menyusun kebijakan itu," katanya lagi.

Ia juga menegaskan, bahwa arah kebijakan Pemprov Jambi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2019 adalah kebijakan pelayanan KB agar dapat berfokus pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan daerah aliran sungai yang mana daerah-daerah tersebut telah dicanangkan sebagai kampung KB dan berfokus pada pelayanan KB MKJP.

Kemudian dalam upaya menggelorakan kembali program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di lapangan, Pemprov Jambi minta agar wilayah yang telah memiliki Kampung KB sampai di tingkat kecamatan agar dapat mengaktifkan kegiatan di kampung KB tersebut.

Selanjutnya melakukan koordinasi dalam penyiapan demand and supply secara seimbang dan harus mempunyai pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberi pelayanan KB secara berkualitas. 

"Berkaitan dengan pelayanan KB, saat ini semua sistem telah berbasis Nomor Induk Keluarga (NIK) maka saya minta agar setiap pemberian pelayanan KB di fasilitas kesehatan dilengkapi dengan NIK akseptor," ujarnya.

Sedangkan untuk peningkatan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Pemprov Jambi berharap agar lebih berfokus kepada upaya untuk mendorong perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS) tentang pentingnya seribu Hari Pertama Kelahiran (HPK).

Sementara dalam upaya untuk mempersiapkan remaja dan generasi muda dalam membangun keluarga berencana, Pemprov Jambi kata A Pani berharap untuk sosialisasi dan promosi, tentang genre harus lebih ditingkatkan, tidak hanya untuk remaja perkotaan namun juga semua remaja di seluruh wilayah kabupaten/kota.

"Serta memperluas sasarannya dari mulai Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan mahasiswa serta memperhatikan generasi muda di luar jalur sekolah yang ada di masyarakat," katanya menambahkan.

Dalam Rakorda itu, dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Forkopimda Jambi, OPD KB kabupaten/kota, Kepala Bappeda kabupaten/kota dan para akademisi mitra kerja BKKBN. Dalam Rakorda itu juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara BKKBN Provinsi Jambi dan OPD-KB se-Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program KKBPK.

Reporter : E. Haryanto

Editor     : Ansori