Bupati Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Jambi

Radarjambi.co.id - SENGETI - Bupati Muarojambi, Masnah Busroh dan Sekda M Fadhil Arief menghadiri serah terima jabatan (sertijab) kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi dari Parna kepada Hery Ridwan. Acara serah terima tersebut digelar di Aula Kantor BPK Perwakilan Jambi, Senin (18/3).

Dalam menghadiri sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi ini, bupati wanita di Provinsi Jambi ini mengenakan apakai PDF berlambangkan Logo Kabupaten Muarojambi.

"Ya, kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi diganti. Saya mengikiluti prosesi sertijab itu," kata Masnah usai sertijab.

Pada acara sertijab ini Gubernur Jambi H Fachrori hadir. Disamping itu para walikota/bupati se Provinsi Jambi. 

Sertijab juga dihadiri langsung anggota V BPK RI Isma Yatun, ketua DPRD, dan sekda se Provinsi Jambi. Kemudian para OPD terkait pada lingkup Provinsi Jambi.

Selain penandatanganan berita acara dan sertijab antara Kepala BKP yang lama dengan yang baru juga dilakukan penyerahan memori akhir masa jabatan.

Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan sebagai organisasi yang dinamis, BPK secara terstruktur dan sistematis melakukan promosi rotasi dan mutasi bagi para pejabat dan pegawainya.

"Kegiatan promosi rotasi dan mutasi tersebut merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan mengembangkan budaya organisasi BPK yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas dan profesionalisme," paparnya.

Mengenai pengelolaan keuangan daerah Isma menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada 12 pemerintahan di Wilayah provinsi Jambi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2018, 10 dari 12 entitas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masih meraih opini WDP atas LKPD tahun 2017.

"Kepala BPK Provinsi Jambi yang baru diharapkan mampu memperkokoh keberadaan BPK di provinsi Jambi dan memberikan kontribusi nyata dalam turut mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, serta dapat membina komunikasi yang baik dengan entitas di provinsi Jambi," jelasnya.

Sementara itu Gubernur Fachrori dalam sambutannya mengatakan, dana yang diberikan ke daerah dan dana itu harus digunakan sesuai dengan aturan. Tapi, sambungnya, masih banyak pejabat-pejabat yang menggunakan dana tidak sesuai aturan. "Semoga kedepan tidak ada lagi kepala daerah yang terkena masalah hukum," harap gubernur.

Reporter : Ansori