Permasalahan Aset Diminta Tuntaskan

Radarjambi.co.id - KOTA JAMBI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambo meminta Pemkot Jambi agar menuntaskan permasalahan aset di Kota Jambi termasuk juga permasalahan infrastruktur seperti pembangunan drainase mengingat kerap terjadi setiap kali hujan lebat.

Hal ini disampaikan oleh fraksi DPRD Kota Jambi pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda pandangan fraksi terhadap RPJMD Kota Jambi 2018-2023.

Seperti yang diungkapkan oleh fraksi Demokrat dan Golkar yang meminta agar Pemkot Jambi menuntaskan masalah aset.

Juru bicara Partai Golkar Muhili Amin, mempertanyakan keseriusan pemerintah, dalam pengembangan sumber daya manusia dan penyelesaian aset-aset pemerintah.

“Aset daerah harus segera dituntaskan,” bebernya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh juru Bicara Fraksi Demokrat Hendriyani yang juga mempertanyakan masalah aset.

“Salah satu hal yang penting adalah pengeloaan aset harus sudah terselesaikan,” bebernya.

Fraksi Demokrat juga mengajukan tiga pertanyaan dasar atas RPJMD Kota Jambi 2018-2023. Di antaranya adalah pengembangan Kota Jambi selama 5 tahun mendatang, tujuan yang ingin dicapai serta strategi untuk mencapai hal tersebut. 

“Kami minta pemerintah fokus pada pembangunan SDM, kami juga mendorong perkembangan smart city. Pengembangan smart city bisa memotong birokrasi sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan masyarakat,” bebernya.

Sementara Jasrul, Juru Bicara Fraksi Gerindra mengatakan bahwa pendekatan partisipatif dalam menyusun RPJMD tersebut harus dijalankan secara benar. 

Dirinya juga menyoroti banyak sekolah negeri yang di merger. Serta tingginya para orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

“Kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Ini terlihat dari banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta sementara sekolah negeri harus dimerger karena kekurangan siswa,” bebernya.

Juru bicara Fraksi Partai Hanura, Herman mengatakan bahwa RPJMD tersebut haruslah menyesuaikan gambaran atau kondisi kota Jambi. Selain itu juga harus tepat sasaran.

Sedangkan Abdullah Thaif, juru Bicara Fraksi PKB mengatakan bahwa ada beberapa catatan yang harus dikejar pemerintah. 

Seperti bidang pemerintahan yang segala peraturan yang akan dikeluarkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD.

“Sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu di bidang kesehatan masih banyak permasalahan tentang jaminan kesehatan. Sementara untuk bidang sosial ekonomi masih perlu adanya membuka peluang investasi, pembukaan lapangan kerja, dan pembenahan pelayanan publik,” pungkasnya.

Reporter : Hilman

Editor     : Ansori