Dana Bantuan Untuk Parpol Langganan Temuan BPK

Radarjambi.co.id - KUALA TUNGKAL - Dana hibah bantuan partai politik (Parpol) melalui anggaran daerah kerap jadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jambi.

Dana bantuan yang diterima Parpol setiap tahunnya tersebut dengan angka yang cukup fantastis

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 11 partai politik di Tanjung Jabung Barat yang mendapatkan dana hibah Parpol tersebut. Dari 11 parpol mendapatkan anggaran bervariasi sesuai dengan jumlah kursi di DPRD dengan jumlah secara keseluruhan mencapai Rp 1.036 477.200.

Bantuan parpol ini berdasarkan suara yang diterima partai tersebut pada pemilihan legislatif sebelumnya, dimana per suara dibantu Rp 6.470.

Dana tertinggi diterima oleh Partai Gerindra sebesar Rp 184.824.280 dengan jumlah suara sebanyak 27.422 suara. Kemudian diikuti Partai PDI Perjuangan Rp 155.424.400 dengan jumlah suara sebanyak 23.060 suara. Sedangkan yang terkecil diterima PPP sebesar Rp 29.898 640 dengan jumlah suara yaitu 4.436 suara.

Kepala Kesbangpol Tanjab Barat, Raden Azis Muslim ikut bertangung jawab dalam Admistrasi bantuan ini jika menjadi temuan. 

Ketika dikonfirmasikan diruang kerjanya mengakui bahwa dana bantuan parpol tersebut kerap jadi temuan BPK karena kesalahan dari Parpol.

"SPJ kab mereka (Parpol) yang melaporkan, cuman kan dari sisi sesuai tidaknya ketentuan BPK itu yang tidak sesuai, sehingga memang selalu ada temuan," ungkapnya.

Saat ditanyai tentang poin-poin temuan BPK tersebut, pihaknya mengaku tidak tahu persis. Karena kewengannya tidak sejauh itu, dan pihaknya tidak pointer satu persatu kekurangan tersebut.

"Kesbangpol hanya rekomendasi dan menerima tembusan SPJ, kalau yang mencairkan itu BPKAD," ujarnya. 

Namun pihaknya mengaku jika terjadi temuan oleh BPK, pihaknya dari Kesbangpol selalu mendapatkan panggilan dari BPK untuk mendapatkan klarifiikasi. Sementara yang menggunakan uang tersebut adalah partai politik.

"Setiap BPK memeriksa, selalu ada partai yang menjadi temuan. Dan BPK slalu manggil kami Kesbangpol," katanya.

Dari aturan yang terbaru, penggunaan dana tersebut diprioritaskan dalam pendidikan politik. Sebab selama ini pendidikan politik ini masih minim terjadi.

"Selama ini banyak kesekretariatnya, beli meja, kursi ini itu, pendidikan politiknya kurang," sebutnya.

Namun saat dikonfirmasi kebagian keuangan, BPKAD Tanjab Barat terkesan saling lempar. Bagian keuangan tersebut mengatakan hal itu adalah kewenangan Kesbangpol.

"Kalau yang keluarkan uang itu memang kita (Keuangan red), tapi kalau temuan itu bagian kesbangpol," ujarnya singkat saat ditanya apa saja yang menjadi temuan dana parpol tersebut.

Reporter : Kenata

Editor     : Ansori