Dewan Berharap Perubahan APBD Tepat Sasaran

radarjambi.co.id-SAROLANGUN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Selasa (16/7), sore kembali melaksanakan Rapat Paripurna Tingkat I Tahap II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019.

Pantauan harian ini, rapat paripurna kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD H Hapis Hasbiallah SE didampingi Wakil Ketua DPRD Amir Mahmud dan dihadiri 22 orang anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

Sementara dari pihak eksekutif hadir langsung Bupati Sarolangun H Cek Endra didampingi Wabup H Hillalatil Badri dan Sekda H Thabroni Rozali, Forkompimda, pimpinan OPD serta pejabat dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Hapis Habiallah menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran bupati dalam rapat paripurna tersebut.

Rapat paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari rapat yang dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya pimpinan sidang mempersilahkan anggota dewan yang menjadi juru bicara untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Sembilan Fraksi di DPRD Kabupaten Sarolangun menyampaikan pandangan umunya. Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan AH Marzuki, Fraksi Gerindra Abdul Basid SH, Fraksi Nasdem disampaikan Azrai Wahab, Fraksi Hanura disampikan Mulyadi, Fraksi PKB disampikan M Fadlan Arafiqi, Fraksi PPP disampaikan Lutvi, Fraksi Demokrat disampaikan H Akmal, Fraksi PKS disampaikan Hermi SSos dan Fraksi Golkar disampaikan H Zulkifli Sudin.

Dalam pandangan umum fraksi, juru bicara fraksi menyampaikan masukan, saran dan pertanyaan terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan eksekutif pada paripurna sebelumnya.

AH Marzuki dari Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar kebijakan Perubahan APBD harus mampu merespon dan menjawab permasalahan di tengah masyarakat.

PDI Perjuangan juga mempertanyakan mengapa belanja tak terduga mengalami perubahan dan meminta Pemkab harus mampu mencari terobosan dan memaksimalkan sumber-sumber PAD.

"PDI Perjuangan mengapresiasi kerjasama Pemkab dengan semua pihak dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, tapi digarapkan kualitas pekerjaan dan waktu pekerjaan harus tepat waktu," terangnya.

Abdul Basid SH dari Fraksi Gerindra meminta agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupatem Sarolangun memperbaiki lampu jalan yang tidak berfungsi teruatama di daerah-daerah yang dinilai rawan.

"Untuk perubahan APBD diharapkan mengutamakan pembangunan dengan skala prioritas,"bebernya.

Azrai Wahab dari Fraksi Nasdem, meminta Pemkab menyampaikan target volume jalan, jembatan maupun saluran irigasi yang akan dibangun di APBD Perubahan.
"Partai Nasdem mengharapkan Pemkab lebih meningkatkan pendapat daerah dengan mencari peluang dan potensi baru,"cecernya.

Mulyadi dan Fraksi Hanura menyarankan Pemkab agar melakukan upaya strategis dalam meningkatkan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Partai Hanura juga mempertanyakan apakah hasil reses dewan sudah terakomodir,"sebutnya.

M Fadlan Arafiqi dari Fraksi PKB mempertanyakan mengapa terjadi penurunan PAD dan meminta Pemkab memaksimalkan PAD karena masih banyak yang belum tergarap terutama galian C.

"PKB meminta Pemkab bijak dalam menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan memangkas anggaran yang tidak perlu,"tegasnya

M Lutvi dari Fraksi PPP meminta agar alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dibuat secara rinci dan juga berharap adanya sinkronisasi perencanaan dan anggaran.

"Harapan PPP agar rancangan KUPA-PPAS bersifat adil dan merata dalam program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun,"paparnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Demokrat H Akmal juga berharap rancangan KUPA-PPAS bersifat adil dan merata dalam program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun.

"Kami berharap agar pemerintah melakukan upaya strategis untuk peningkatakn ekonomi daerah," katanya

Hermi dari Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemkab yang bekerja kerasa dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Sarolangun.

"PKS mengharapkan, rancangan KUPA-PPAS benar-benar merupakan program yang bisa mensejahterakan rakyat,"jelasnya.

Kata Hermi, PKS berharap penganggaran perubahan untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju pedesaan dan mempetaanyakan terjadinya peningkatan belanja hibah.

"Masukan dan saran serta pertanyaan ini untuk kemajuan Sarolangun sesuai dengan visi yang mengacu pada RPJMD,"terangnya.

Terakhir Zulkifli Sudin dan Fraksi Golkar mengharapkan pihak eksekutif pada anggaran perubahan melakukan penganggaran secara cermat dan tepat.

"Pihak eksekutif harus benar merencanakan program kegiatan yang tepat sasaran,"cetusnya.

Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, pimpinan sidang menyerahkan seluruh dokumen pandangam umum kepada Bupati Sarolangun.

Selanjutnya akan dilakukan Rapat Paripurna tahap tiga, guna mendengarkan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi.

Reporter   :     Carles  R

Editor       :     Ansory S