RADARJAMBI.CO.ID,-DPRD Provinsi Jambi, Senin (16/9) melaksanakan pertemuan bersama pegiat lingkungan di Provinsi Jambi untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan dan upaya pencegahan ke depan.
Pegiat lingkungan yang hadir yakni dari Walhi Jambi, KKI Warsi, Mitra Aksi Jambi, Walestra Jambi, Yayasan Keadilan Rakyat Jambi dan Perkumpulan Hijau.
Pertemuan DPRD bersama pegiat lingkungan di ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi tersebut dipimpin langsung Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto beserta Wakil Ketua Sementara, Rocky Candra dan dihadiri puluhan anggota DPRD.
Dalam pertemuan tersebut DPRD mendengarkan penjelasan dari semua pegiat lingkungan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan data di lapangan serta menyampaikan masukan dan saran dalam penanganan cepat serta upaya ke depan.
Ketua DPRD Sementara Edi Purwanto usai pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan tersebut untuk mencari solusi tentang mengatasi karhutla dan menampung masukan-masukan dari pegiat lingkungan.
"Kita tidak ingin teman-teman pegiat lingkungan hanya bicara di ruang publik dan tidak ada solusi. Sebab itu kita kumpulkan kita dengarkan masukan-masukan mereka dan kita carikan solusi," kata Edi.
Tidak hanya itu, DPRD kata Edi, Rabu (18/9 red) juga akan mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya untuk kembali mendengarkan masukan-masukan dan solusi yang baik dalam penanganan karhutla.
"Data dari teman-teman pegiat nanti kita tanyakan juga dengan OPD dan pihak terkait agar ada solusi. Kita juga akan panggil perusahaan yang lahannya terbakar dan minta pertanggungjawaban. Kita tanyakan apakah Perda Karhutla yang sudah di Pergubkan dijalankan atau tidak," tegasnya.
Edi mengatakan saat ini tidak bisa menyalah si A atau si B. Namun yang terpenting adalah jangka pendek, bagaimana memadamkan api kebakaran lahan dan hutan agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
"Sebab itu kita harus bekerja cepat berdiskusi dan ada solusi, untuk pertama jangka pendek. Kita juga minta perusahaan yang lahannya tidak terbakar untuk juga membantu memadamkan apai di lahan masyarakat atau perusahaan lain baik dengan mengirimkan alat pemadaman atau lain sebagainya," ujarnya.
Selain itu, kata Edi, pemerintah harusnya tidak hanya meliburkan sekolah saja. Tapi juga pekerja perusahaan terutama yang lahannya terbakar dan pekerja dikerahkan untuk memadamkan api.
Adapun rekomendasi jangka pendek dalam pertemuan DPRD dan pegiat lingkungan itu, diantaranya mengaktifkan kembali papan indeks kualitas udara di Provinsi Jambi, meninjau korban asap di rumah sakit yang terkena dampak karhutla serta menyiapkan rumah aman khusus bagi bayi, lansia dan ibu hamil.
Kemudian mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) dan DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk berperan aktif dan bersikap tegas dalam hal penanganan karhutla.
Sedangkan rekomendasi jangka panjang diantaranya DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah provinsi untuk dapat segera menerbitkan Pergub tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2016 dan perda tentang Tata Kelola Lahan Gambut, mendorong penguatan dari sisi anggaran untuk penanganan karhutla dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka hambatan regulasi dan persoalan kewenangan khususnya dalam penanganan kahutla di Jambi.
Kemudian mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi terhadap izin konsesi perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk dapat membangun kerja sama dengan perusahaan dalam pengelolaan CSR khususnya dalam penanganan karhutla di Jambi.
Reporter : Har
Editor : Endang
Dewan Termuda Tanjabbar Desak Disdik Meliburkan Sekolah Secara Keseluruhan
Dewan Komentari Lelang Jabatan Sekda Dan 7 OPD di Sarolangun
Mewakili Pj Wali Kota, Staf Ahli Moncar Tutup Diklat PKA Pemerintah Kota Jambi