radarjambi.co.id - KOTAJAMBI- Ketua SC DPD 1 Golkar Provinsi Jambi, Abdul Rahman mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya keributan saat Musyawarah Daerah (Musda) yang akan dilaksanakan 29 Februari- 1 Maret 2020, panitia telah meminimalisir hal-hal yang melanggar aturan.
Abdul Rahman mengatakan kegiatan Musda sudah diatur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) sehingga tidak akan menimbulkan keributan.
"Apabila ada salah satu atau beberapa orang peserta Musda yang ingin mengacaukan, pimpinan sidang berhak untuk memerintahkan dikeluarkan dari forum Musda," ujar Abdul Rahman, Jumat (28/2) di kantor DPD 1 Golkar Provinsi Jambi.
Dirinya menuturkan semua peserta forum Musda harus tunduk dengan aturan yang telah dibuat termasuk untuk DPP.
Katanya, bila DPP menghendaki satu nama untuk dijadikan ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jambi, maka harus dibicarakan dari awal sebelum Musda. Selain itu, DPP juga harus menyertakan alasan mengapa nama itu yang dikehendaki.
"Harus ada pertemuan-pertemuan, apa yang menjadi motivasi DPP menghendaki seseorang itu. (intervensi dari pusat) Kita tolak di ujung-ujung, kalau dari awal bisa. Saya rasa DPP juga konsisten dengan apa yang di buat ADART nya," pungkasnya. (rvi)
Editor : Ansory S
Hasil Tes Urine BNN, 50 PPK Sarolangun Terpilih Negatif Narkoba
KPU Gelar Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin