Komisi I DPRD Muarojambi Terima Operator Dapodik

radarjambi.co.id-MUAROJAMBI-Nasib tenaga operator dapodik yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan Muaro Jambi ternyata begitu miris.

Sebagai ujung tombak dan tulang punggung sekolah dalam menyiapkan dan mengupdate data, mereka hanya digaji kurang lebih sebesar Rp600 ribu perbulan.

Selain mendapat upah yang sangat rendah, para operator sekolah kerap mendapat perlakuan sewenang-wenang.

Mereka sangat rentan dipecat ketika terjadi pergantian kepala sekolah. Sarana dan prasarana pendukung untuk tenaga operator sekolah bekerja juga belum terpenuhi secara baik.

Sebagian dari operator sekolah terpaksa menggunakan laptop pribadi lantaran fasilitas dari sekolah tidak tersedia.

"Kami datang ke Gedung DPRD Muarojambi ini untuk mengadukan nasib kami selaku tenaga operator sekolah," kata Ketua Forum Operator Sekolah Kabupaten Muaro Jambi, Syamsul Bahri, di Gedung DPRD Muaro Jambi, Rabu (5/2/2020).

Syamsul Bahri mengatakan, kedatangan dirinya bersama beberapa rekannya ke kantor DPRD Muarojambi mewakili 328 tenaga operator sekolah di Muaro Jambi.

Melalui forum operator sekolah mereka hendak menyampaikan aspirasi terkait nasib para operator sekolah di Muarojambi.

"Kami ingin menyampaikan agar kesejahteraan Kami diperhatikan. Tenaga operator yang bertugas di Dinas Pendidikan hanya digaji Rp600 ribu perbulan. Sementara, yang bertugas di sekolah lebih kecil lagi. Karena gajinya dari Dana BOS," katanya.

Selain masalah kesejahteraan, mereka turut mempertanyakan soal legalitas tenaga operator sekolah. Nasib tenaga operator seakan dianaktirikan dan tidak diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN atau PPPK.

"Kami menuntut legalitas kami. Status kami ini rentan dengan pemecatan. Terutama yang bertugas di sekolah. Ganti kepala sekolah, operator ikut terimbas. Karena SK-nya dari kepala sekolah," ujarnya.

Tuntutan lainnya berupa kelengkapan sarana dan prasarana. Para tenaga operator sekolah ini mendesak agar sarana dan prasarana untuk mereka bekerja dilengkapi.

"Sebagian sudah ada yang lengkap, tapi ada juga yang belum lengkap. Ada yang masih menggunakan peralatan sendiri karena fasilitas tidak tersedia," ujarnya.
Kehadiran perwakilan tenaga operator sekolah ini diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD

Muarojambi, Sumarsen Purba di ruang rapat gabungan. Namun, karena kedatangan perwakilan operator sekolah ini bersamaan dengan jadwal reses anggota dewan, hanya ada empat anggota dewan yang menyempatkan diri untuk hadir menerima pengaduan tersebut.

"Kebetulan kita sedang jadwal reses, tadi kita sempatkan menerima dan menampung aspirasi mereka," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Muarojambi, Sumarsen Purba, saat ditanyai, Rabu (5/2/2020).

Pria yang menjabat Ketua Fraksi PDI-P DPRD Muarojambi ini mengatakan, setidaknya ada tiga poin penting yang disampaikan forum operator sekolah kepada Komisi I.

"Yang disampaikan itu soal kesejahteraan, legalitas serta sarana dan prasarana. Mereka itu digaji sangat kecil dan tidak mendapat insentive," ujarnya.

Sumarsen menyebut, aspirasi para tenaga operator sekolah untuk sementara akan ditampung dan akan di-follow up setelah jadwal reses berakhir.

"Nanti akan kita jadwal rapat bersama setelah agenda reses berakhir. Kita akan rapat bersama dengan Dinas Pendidikan, BPKAD, Bappeda dan forum operator untuk mencari solusi atas keluhan-keluhan yang disampaikan," kata Sumarsen Purba. (akd)

Editor   :  Ansory S