H Hillalatil Badri Ingatkan, Penyusunan RKPD Diselaraskan dengan Hasil Musrenbang dan Reses DPRD

Radarjambi.co.id-SAROLANGUN-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun menggelar Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2021.

Acara tersebut dimotori Bappeda Sarolangun selaku leading sector, dibuka oleh Wakil Bupati, H Hillalatil Badri pada Senin (9/03) sekitar pukul 9.00 WIB di ruang Aula Bappeda.

Terlihat hadir, Sekda Ir Endang Abdul Naser, Asisiten II Ir Dedy Hendry, Asisten III Azrian, Kepala Bappeda H Lukman MPd, Kabid Pendanaan Maria Susanti, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di OPD yang ada dijajaran Pemkab Sarolangun.

Wakil Bupati, H Hillalatil Badri dalam pemaparannya menyebutkan, mengacu pada amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan  Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan RKPD adalah Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.

Menurutnya, Forum Gabungan OPD merupakan wahana antara pihak–pihak yang langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

“Pada Forum Gabungan OPD yang kita laksanakan hari ini, akan membahas rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan serta yang bersumber dari Hasil Reses Anggota DPRD, ini sebagai bahan untuk menyempurnaan Rancangan Renja OPD,”kata H Hillalatil Badri

Diterangkan H Hillalatil Badri, bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan suatu program atau kegiatan, karena perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Untuk itu, terang Wabup, perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat, sehingga diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergitas antara rencana program dan kegiatan oleh OPD dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada. Salah satu rangkaian proses perencanaan tersebut adalah Forum Gabungan OPD.

“Kami ingatkan kepada OPD, agar betul–betul memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan, sehingga nantinya dapat menyerap dan mengalokasikan program kegiatan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan kecamatan atau desa, kemudian dalam perencanaan pembangunan tahun 2021 diminta memperhatikan isu strategis,”ungkap Wabup.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sarolangun, H Lukman menerangkan, adapun tujuan dilaksanakan Forum Gabungan OPD untuk membahas rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 yang meliputi, penyelarasan program dan kegiatan OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD kabupaten yang akan dilaksanakan di kecamatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran, rasionalisasi pendanaan program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing OPD kabupaten, terciptanya keterpaduan dan keselarasan usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Rancangan awal Renja OPD serta yang bersumber dari hasil reses Anggota DPRD.

“Sedangkan out put yang dihasilkan melalui pelaksanaan Forum Gabungan OPD, yakni rancangan Renja OPD berdasarkan hasil Forum Gabungan OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD Tahun 2021, program dan kegiatan prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN yang termuat dalam rancangan Renja OPD. Kemudian, rancangan Awal RKPD dan Rancangan Renja OPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Gabungan OPD untuk dibahas dalam PraMusrenbang Kabupaten,”jelas H Lukman.

Kepala Bappeda berharap kepada  peserta Forum Gabungan OPD, hendaknya dalam penyusunan program dan kegiatan memperhatikan aspek pemerataan, keterpaduan program antara OPD, antar wilayah dan harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan skala prioritas serta dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mampu merumuskan beberapa kebijakan program dan kegiatan strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sarolangun.

“Dalam pelaksanaan Forum Gabungan OPD ini, peserta akan dibagi dalam tiga bidang kelompok pembahasan,”tandasnya. (ciz)

EDITOR : ANSORY S