Komisi I Pantau Kesiapan KPU di Daerah Hadapi Pilkada Serentak 2020

RADARJAMBIC.O.ID-Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Komisi I DPRD Provinsi Jambi memastikan agar sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak benar-benar siap.

Pertama Komisi I DPRD Provinsi Jambi melaksanakan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo dipimpin langsung Ketua Komisi I H Hapis Hasbiallah dan anggota. Rombongan disambut Ketua KPU Tebo Basri, Selasa (10/3).

Kunjungan ini juga guna mengingatkan bahwa penyelenggara Pilkada memiliki beban tugas yang cukup berat, terutama dalam menjaga proses jalannya persiapan tahapan Pilkada serentak 2020.

Hapis menjelaskan, di Kabupaten Tebo ada beberapa daerah yang masih terisolir baik itu Desa Talang Mamak, Desa Sungai Dahan dan lainnya.

Bahkan ada daerah yang akses menuju lokasi tersebut harus menyeberang Sungai Batanghari dengan Kapal Balok. Belum lagi fasilitas kantor dan sarpras yang dimiliki KPU masih kurang memadai. Namun sampai saat ini, kendala tersebut masih dapat diatasi dengan kearifan lokal.

Sementara itu, kunjungan ke KPU Bungo yang juga disambut oleh Ketua KPU Bungo Muhammad Bisri didampingi Sekretaris KPU Bungo dan jajarannya menyampaikan bahwa untuk tahun ini, Kabupaten Bungo selain melaksanakan Pilgub, juga melaksanakan Pilbup dan hari ini adalah hari pertama pelaksanaan tes wawancara PPS. 

Bisri juga mengatakan, sejauh ini berkenaan dengan dana yang dialokasikan untuk KPU cukup. Untuk titik-titik tempat pemilihan, tidak seberat Kabupaten lain yang mungkin sampai membutuhkan kendaraan berat (jonder) dan lainnya. Tapi ada beberapa titik yang memang butuh mobil double gardan ketika hari hujan.

Permasalahan yang cukup berat dialami oleh KPU Bungo kata Bisri yakni belum punya SK tapal batas antara Jambi dengan Sumbar. Dimana tahun ini Kabupaten Dharmasraya juga melaksanakan Pilkada.

"Dan saat mendata langsung, penduduk di daerah Jujuhan (perbatasan Bungo-Dharmasraya) itu masih banyak ada 2 identitas kependudukan (Bungo, Sumbar). Lebih Kurang 200 mata pilih. Itu belum lagi perbatasan Bungo-Tebo," kata Bisri.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I, Akmaluddin mengatakan bahwa persoalan tapal batas itu sebenarnya sudah selesai sejak lama.

"Jadi kawan-kawan di KPU bisa koordinasi dengan Dukcapil untuk segera dipertegas dalam hal identitas kependudukan lebih kurang 200 mata pilih tersebut. Tentunya kita menyadari, tugas berat akan dihadapi penyelenggara pemilu, sehingga menjadi sangat penting untuk kita tinjau ke daerah penyelenggara Pilkada serentak 2020," kata Akmaluddin.(*)