Anggaran OPD Dipotong, Penanganan Covid 19

radarjambi.co.id-KOTA JAMBI-Sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang meminta Pemerintah Daerah (pemda) segera melakukan refocusing atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Saat ini Pemerintah Kota Jambi tengah menyusun realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi, dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha sesaat setelah melakukan Video Conference dengan para kepala OPD dilingkung pemerintah Kota Jambi beberapa waktu lalu.

Fasha menambahkan, ini merupakan persoalan bagaimana memberikan keselamatan kepada masyarakat, dan itu yang harus diutamakan.

Saat ini kota Jambi sudah menganggarkan Rp47,21 miliar, namun pihaknya akan menyisir lagi anggaran-anggaran yang bisa di relokasi untuk penanganan Covid-19.

Dan yang harus dipahami menurutnya, dengan kondisi seperti ini, bahwa Pemda pun harus mencermati kembali semua anggaran yang sudah ada, karena menurut Fasha kondisi Pemda pun pasti akan terkena imbas dari kondisi mewabahnya Covid-19 ini termasuk pendapatan daerah yang jelas berkurang.

Fasha memproyeksikan bahwa kemungkinan perubahan pendapatan asli daerah sebesar 8,4 persen atau sekitar Rp33,89 miliar pada tahun ini. Awalnya pemerintah memproyeksikan PAD sebesar Rp403,48 miliar, namun sepertinya akan berubah menjadi Rp269,59 miliar.

Sementara untuk dana perimbangan diproyeksikan dari angka Rp1,126 Triliun turun ke angka Rp990 miliar.

Atau mengalami penurunan sebesar Rp136 miliar (12,07 persen). Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah semua diprediksi Rp215,15 miliar, diperkirakan akan turun menjadi Rp187,1 miliar.  Turun sebesar Rp28,05 miliar (13,04 persen).

Pemerintah Kota Jambi juga melakukan penyesuaian target pendapat sebesar Rp197,95 miliar, serta menambahkan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp47,21 miliar. Sehingga total membutuhkan dana sebesar Rp245,16 miliar.

“Kurang lebih dana yang akan ditarik oleh pusat itu kurang lebih sebesar Rp170 miliar, angka pastinya tidak hafal. Itu ada DAU, DAK, DED, dan dana hibah. Potensi kehilangan PAD kita kurang lebih sebesar Rp32 miliar. Ditambah lagi dana penanganan Covid-19 ini. Jadi kita harus mencari dana lebih kurang Rp245 miliar lebih,” kata Fasha.

Fasha mengatakan rencana untuk menutupi kekurangan pendapatan tersebut antara lain dengan memanfaatkan sisa SILPA yang belum digunakan sebesar Rp133,1 miliar, rasionalisasi belanja tidak langsung sebesar RpRp18,16 miliar, rasionalisasi belanja langsung Rp93,89 miliar ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kelurahan Rp20,42 miliar, serta rasionalisasi belanja OPD sebesar Rp73,47 miliar. Sehingga totalnya Rp245,16 miliar.

Beberapa dinas yang rencana anggaran belanja langsungnya di rasionalisasi antara lain  Dinas Pendidikan sebesar Rp3,1 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp3,6 miliar, Dinas Lingkungan Hidup Rp6,4 miliar, Bappeda Rp1,2 miliar, BPKAD Rp2,7 miliar, BPPRD Rp1,7 miliar, BKDSDMD Rp2,1 miliar, Sekretariat Daerah Rp6,3 miliar, Sekretariat DPRD 11,2 miliar, Kecamatan Kota Baru Rp.1 miliar, dan Kecamatan Jelutung Rp1 miliar.

“Semua gotong royong, potong sana-potong sini, kalau tidak seperti itu, tidak mungkin bisa berjalan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan mengatakan bahwa sudah ada pembicaraan dengan pimpinan DPRD terkait refocusing anggaran.

“Kami juga sudah panggil tim TAPD, kami kan harus tahu persgeseran anggaran itu. Bahwa memang dalam 1 bulan itu penerimaan dari hotel dan restauran itu biasa kita dapat sekitar Rp8 miliar. Tapi baru masuk Rp1 miliar. Arinya memang sama-sama kita maklumi, bukan hanya di Kota Jambi tapi seluruh Indonesia mengalami ini,” katanya.

Abshor mengatakan pimpinan DPRD akan melakukan rapat kembali terkait dengan pergeseran anggaran tersebut. Sementara saat ditanya mengenai pergeseran perjalanan anggota DPRD, pihaknya masih akan melakukan rapat bersama pimpinan, unsur AKD dan para ketua fraksi. (ria)

Editor : Ansory S