Sejumlah Fraksi DPRD Sarolangun Sorot Nota Pengantar RKUA dan PPAS P-APBD

RADARJAMBI.CO.ID-SAROLANGUN-Hampir semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sarolangun menyoroti terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sarolangun.

Hal ini muncul di paripurna tingkat I tahap II DPRD Sarolangun yang dilaksanakan pada Jum’at (07/08), sore dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap penyampaian KUPA dan PPAS P-PABD Kabupaten Sarolangun 2020.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Aang Purnama SE MM didampingi Ketua DPRD Tontawi Jauhari SE dan Wakil Ketua II DPR Syahrial Gunawan. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati, H Hillalatil Badri dan dihadiri 28 orang dari 35 anggota DPRD.

Adapun 8 orang pembicara fraksi yang menyampaikan pandangan umum, yakni H Jefri Sonnefil A.Md pembicara fraksi Golkar, AH Marzuki Sag pembicara fraksi PDI Perjuangan, Ronal Pasaribu pembicara fraksi Demokrat, Rapalan pembicara fraksi PKS, Ir Suherman pembicara fraksi PPP, Ali Muntoha SAg pembicara fraksi PKB dan Azra’i Wahab pembicara fraksi PAN.

Pembicara fraksi Golkar, H Jefri Sonnefil menyampaikan, jika dari fraksi Golkar dapat memahami betapa pentingnya dilakukan P-APBD 2020,  baik dalam substansi kebijakan makro maupun adanya refocussing anggaran dalam pandemi covid-19.

Dijelaskannya, dari fraksi Golkar dapat memahamai sepenuhnya adanya penurunan pendapatan daerah P-PABDP semula Rp 1,26 Triliun lebih dan setelah perubahan menjadi Rp 1,19 T lebih, adapun penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 67,99 Milyar lebih.

Belanja daerah secara komulatif mengalami penurunan, jika semula Rp 1,34 Triliun lebih setelah perubahan menjadi Rp 1,31 Triliun lebih, atau terjadinya penurunan sebesar Rp 35, 78 Milyar lebih.

“Disebabkan adanya pandemi Covid 19 membuat ekonomi nasional dan daerah dalam kondisi tidak normal sehingga terjadi penurunan penerimaan,”sebutnya

Dijelaskan H Jefri Sonnefil, dari pembahasan RKUA dan RPPAS terhadap P-APBD 2020, adapun  yang akan dibelanjakan  pada P-APBD Rp 113, 7 Milyar lebih.

“Kami minta penjelasan dari mana sumber dana belanja Rp 113,7 Milyar tersebut dan kepastian persediaan dana serta dasar hukum berbagai peraturan yang relevan. Kami juga minta rekapan dan besaran dana refocussing APBD 2020 dan bagaimana antisipasi P-APBD 2020 terhadap penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap masyarakat Sarolangun,”terangnya.

Pembicara fraksi PDI Perjuangan, AH Marzuki S.Ag menyoroti belanja tak terduga yang semula Rp 1,64 Milyar dan setelah perubahan menjadi Rp 40, 84 Milyar.

“Kami minta terkait dengan penyampaian nota pengantar ke DPRD dalam paripurna agar memuat substansi pokok-pokok rincian dalam RKUPA dan PPAS yang akan atau sedang dibahas. Mohon penjelasan terkait masalah SILPA, sebab dinilai ada perbedaan dalam laporan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran 2019 dengan nota pengantar KUPA dan PPAS P-APBD 2020,”ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyarankan, agar dalam mengatasi dampak Covid-19 untuk memprioritaskan kegatan yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama petani dan buruh dan UKM.

“Kami fraksi PDI Perjuangan juga minta untuk diprioritaskan infrastruktur di pedesaan agar hasil pertanian bisa mendapat hasil yang maksmal,”ucapnya.

Pembiacara Demokrat Ronal Pasaribu, menyarankan kepada eksekutif agar lebih optimal menggunakan APBD 2020. Kemudian, menyarankan agar eksekutif mampu menggali sumber pendapatan asli secara meluas, sehinga bisa meningkatkan APBD.

“Kami minta aspirasi masyarakat yang menjadi pokok pikiran DPRD agar dapat direalisasiskan dalam KUPA dan PPAS pada PAPBD 2020,”ujarnya.

Pembicara fraksi PKS, minta penjelasan terkait penyebab keterlambatan ekonomi dan peredam inflasi  dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat. Disamping itu, menanyakan, bagaimana progres dalam penanganan kemiskinan 2020 selama Covid-19, apakah target penurunan angka kemiskinan 2020 akan tercapai dan apa saja terobosan dan langkah serta antisipasi yang akan dilakukan.

“Permasalahan utama belanja daerah 2020 adalah kesiapan SDM dalam menterjemahkan target kinerja prioritas anggaran serta orientasi program yang spesial masalah covid-19, sehingga perlu diperhatikan dampak yang akan muncul, PKS minta pejelasan apa langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan ini,”paparnya.

Pembicara fraksi PPP, Ir Suherman menyarankan dalam rangka penanganan Covid-19 agar menggunakan prinsip belanja untuk mendukung penanganan Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat.

“Kami juga menyarankan agar realisasi belanja daerah sesuai kebutuhan dan belanja P-APBD difokuskan pada kegiatan ketahanan pangan untuk mengatasi dampak Covid-19,”katanya.

Pembicara fraksi PKB, Ali Muntoha minta eksekutif memaksimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, karena masihnya sumber yang belum dan bisa untuk dimaksimlakan.

“PKB menyarankan agar dilakukan pemangkasan terhadap penggunaan anggaran yang tidak bermanfaat,”cetusnya.

Pembicara fraksi PAN, Azrai Wahab dengan keras menyoroti soal  penyusunan KUPA dan PPAS 2020, sebab dinilai telah menodai dan mencederai rasa keadilan sebagian masyarakat Sarolangun, karena melihat adanya kondisi jalan di RT, dusun dan desa adanya pengaspalan, sedangkan daerah lain jalan as dan jalan utama yang menghubungkan desa dengan kabupaten masih ada yang berlobang dan berlumpur.

“Dimana  letak azaz keadilan dan pemerataan kue APBD ini kita tahu P-APBD bukan milik wilayah tertentu kami menanyakan mengapa ini terjadi, apa standar dalam menentukan program dan kegiatan,”tegasnya.

Fraksi PAN juga menyoroti soal ketidakcakapan dan kemampuan TAPD dalam penyampaian pidato nota pengantar KUPA dan PPAS P-APBD 2020, sehingga terjadi perbedaan terhadap anggaran dalam rapat paripurna yang dibahas di P-APBD 2020, anggaran sebesar Rp 83 Milyar  berubah menjadi Rp 113, 7 Milyar mengapa bisa terjadi.

“Fraksi PAN minta OPD yang anggaran cukup besar agar bisa memaksimalkan serapan anggarannya, sehingga program dapat berjalan dengan baik,”bebernya.

Sementara itu, pembicara fraksi Gerindra  M Basyid mengatakan, jika pergesaran struktur anggaran harus dilakukan dengan melakukan realokasi dan refocussing APBD dan memaksimalkan sisa anggaran 2020 ini.

Fraksi Gerindra berharap adanya kerjasama yang baik bukan sepihak dalam perubahan dan pergesaran kebijakan anggaran karena mengingat amanah konstitusional rakyat dan pentingnya kebijakan anggaran Kabupaten Sarolangun pada 2020 supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dana berkeadilan terhadap usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah terhadap dampak pandemi Covid-19.      

“Mengingatkan pelaksanaan anggaran pembangunan 2020 haruslah dikelola dengan semestinya untuk kepentingan rakyat Sarolangun, karena salah satu Kabupaten yang mendapat predikat WTP dari BPK RI, kedepan harus dapat dipertahankan, namun temuan BPK pada sejumlah proyek dinas PUPR menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun masa akan datang, hal ini haruslah bersikap dengan serius. kami minta rekanan atau kntraktor yang berkaitan dengan adanya temuan BPK RI untuk di blacklist.

Selain itu, terkait dengan menurunnya PAD, fraksi Gerindra memberikan saran agar Pemkab Sarolangun menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang sangat cerah dan menjanjikan.

“Di Kabupaten Sarolangun banyak objek wisata, misalkan adanya Air Muap di Air Hitam, wisata Embung di Pauh, Bukit Tempurung di Batang Asai dan ada lagi objek wisata di Singkut, kesemunya harus dikembangkan untuk dijadikan pendapatan daerah kedepannya,”tandasnya.    

Setelah penyerahan dokumen pandangan umum dari 8 fraksi ke Wakil Bupati, H Hillalatil badri selanjutnya paripurna diskor oleh pimpinan sidang. Paripurna tahap 1 tingkat III akan kembali digelar pada Senin (10/08) dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi.

PENULIS; CHARLES R

EDITOR: ANSORY S