RADARJAMBI.CO.ID-SAROLANGUN – Sedikitnya 8 orang legislator pendatang baru atau yang terpilih pada Pileg Sarolangun tahun 2019, dipercayakan oleh masing-masing fraksi menjadi pembicara dalam penyampaikan pandangan umum fraksi di paripurna tingkat 1 tahap 2 terhadap Ranperda P-APBD Sarolangun tahun 2020, Selasa (08/09), siang.
Kedelapan legislator tersebut yakni, H Jefri Sonnefil AMd pembicara fraksi Golkar, Sadaini pembicara fraksi PDI Perjuangan, Ronald Pasaribu AMd pembicara fraksi Demokrat, H Zulkipli YS SE pembicara fraksi PKS, Ir H Suherman pembicara fraksi PPP, Muslimin pembicara fraksi PKB, Agung Sapto Prastio pembicara fraksi Demokrat dan Achmad Sarwani SH pembicara fraksi Gerindra.
Jalannya rapat paripurna dipimpin oleh, Wakil Ketua I, Aang Purnama SE MM dari fraksi Demokrat didampingi Ketua DPRD Tontawi Jauhari dari fraksi Golkar SE dan Wakil Ketua II, Syahrial Gunawan dari fraksi PDI Perjuangan.
Pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati H Hillalatil Badri, Sekda Ir Endang Abdul Naser, para staf ahli bupati, para asisten, Kepala OPD dan Forkompimda.
Pandangan umum fraksi Golkar, H Jefri Sonnefil menjelaskan, bahwa fraksi Golkar dapat memahami, jika terjadinya penurunan pendapatan dan belanja daerah secara komulatif pada P-APBD tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat situasi perekonomian nasional dan daerah dalam kondisi tidak normal.
“Covid-19 berdampak terhadap penurunan penerimaan negara yang menuntut pemerintah untuk kembali mengambil kebijakan, yakni dengan melakukan refocussing anggaran dan pengurangan target pendapatan dalam APBD,”katanya.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Bupati Sarolangun beserta jajaran TAPD, dimana dalam kondisi perekonomian dan keuangan negara yang kurang menggairahkan saat ini dikarenakan dengan berbagai permasalahan, baik internal Indonesia dan eksternal dunia, akibat Covid-19.
Namun, Pemkab Sarolangun mampu menyediakan anggaran yang dapat digunakan pada Ranperda P-APBD tahun 2020 sebesar Rp 123 Milyar lebih, dengan sumber dana berasal dari Silpa Rp 22,49 Milyar lebih, BTT Rp 55 Milyar lebih, penyesuaian BTL pada pos gaji dan tunjangan pegawai Rp 18,69 Milyar lebih dan DBH Rp 27,52 Milyar lebih.
“Mengingat singkatnya waktu untuk P-APBD tahun 2020, lebih kurang 3 bulan lagi, maka diharapkan para OPD terkait yang memiliki tender untuk segera menyelesaikan administrasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terlambat,”terangnya.
Sementara itu, pembicara PDI Perjuangan, Sadaini berharap eksekutif untuk tetap konsisten dan bekerja maksimal dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memantapkan kemandirian daerah Sarolangun.
“Pemkab harus mendorong peningkatan efesiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam mengelola sumber PAD,”sebutnya.
Pembicara fraksi Demokrat, Ronald Pasaribu menjelaskan, dengan adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan akibat Covid-19 diminta eksekutif untuk membangkitkan sektor perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
“Farksi demokrat menyarankan pada dinas instansi terkait untuk menata ulang terhadap bantuan Covid-19 agar tepat sasaran, sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan benar-benar masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan,”katanya.
Selanjutnya, pembicara fraksi PKS H Zulkipli YS SE menyampaikan pandangan fraksi, Ir H Suherman dari fraksi PPP, Muslimin dari fraksi PKB, Agung Sapto Prastio dari fraksi Demokrat dan Achmad Sarwani SH dari fraksi Gerindra.
Dijadwalkan paripurna DPRD tingkat 1 tahap 3 akan dilanjutkan kembali pada Selasa (09/09), siang dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda P-APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2020.
PENULIS: CHARLES R
EDITOR: ANSORY S
Dewan Minta Pemda Tingkatkan Kapasitas Uji Sampel Sesuai Surat Edaran Kemendagri
Eksekutif Sampaikan Ranperda P-APBD Sarolangun 2020, Pendapatan dan Belanja Turun
Sekda Hadiri Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tanjabbar 2020
Banggar DPRD Sarolangun Setujui KUPA dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2020
Hasil Survei Charta Politika Sebut Fasha Masih Berada di Posisi Puncak
Sekda Sampaikan Nota Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2020
KPU Sarolangun Optimalisasikan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024