RADARJAMBI.CO.ID-SAROLANGUN - Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK) tahun 2020 digerakkan untuk penguatan ekonomi masyarakat akibat Corona Virus Diseasa (Covid-19).
Berdasarkan arahan Bupati Sarolangun, H Cek Endra, kemudian hasil kajian Bappeda Sarolangun bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), P2DK atau anggaran dana Rp 200 juta per desa/kelurahan pada tahun 2020 fokus utamanya untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan di 149 desa/keluruhan yang ada di Kabupaten Sarolangun, namun disesuaikan dengan potensi desa/keluarahan. Hal ini bisa dilakukan dengan penanaman padi sawah dan padi ladang.
Kepala Bappeda Sarolangun, H Lukman MPd melalui Kabid Ekonomi dan SDA, Ishak ST membenarkan, bahwa sebagai lintas sektor, pihaknya sudah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap aspek positif atas realisasi P2DK bersama Dinas PMD dan dihadiri Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan dan Disnakkan.
"Mengingat melemahnya ekonomi masyarakat akibat Covid-19, sehingga P2DK ditopang untuk mensupport penguatan ketahanan pangan masyarakat di semua desa,"ujarnya.
Diakui Ishak ST, dari data yang dihimpun dari TPHP, potensi areal persawahan di Kabupaten Sarolangun sekitar 4 ribu hektar lebih. Ini belum termasuk potensi padi ladang.
"Kita meyakini dengan produktifnya 4 ribu hektar lebih areal padi sawah dan ditambah dengan aeal padi ladang, tentu saja pendapatan dan persediaan gabah di Kabupaten Sarolangun pada pasca panen enam bulan kedepan pada tahun 2021 lebih dari cukup menjelang penanaman ulang selanjutnya, atau sisanya bisa tembus ke pasar,"sebutnya.
Disingung dengan wilayah Kecamatan dan desa yang tidak potensial untuk penanaman padi, salah satu contohnya di sejumlah desa yang ada di wilayah Kecamatan Mandiangin, dimana terkenal dengan wilayah perkebunan dan pertambangan, dikatakan Ishak dalam P2DK itu ada pilihan untuk kegiatan lainnya sebagai mana yang tertuang dalam Juklak dan Juknis, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, simpan pinjam dan UMKM.
"Memang untuk P2DK tahun 2020 difokuskan ke sektor ketahanan pangan, jika ada potensi wilayah yang tidak mendukung terhadap ketahanan pangan, maka boleh memilih kegiatan yang lain yang disesuaikan dengan Juklak dan Juknis. Untuk lebih rincinya bisa berkoordinasi dengan instansi tekhnis yang berkaitan dengan P2DK, yakni Dinas PMD, "sebutnya.
Disamping itu, kata Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Sarolangun, pihaknya sudah membahas terhadap realisasi P2DK khusus untuk kelurahan. Sebab, potensi pengembangan ketahanan pangan di 9 Kelurahan minim dan tidak bisa dilakukan pengembangan P2DK dengan ketahanan pangan, justru itu juga diarahkan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, seperti UMKM.
"Intinya, P2DK adalah kegiatan pro rakyat, dibalik ini juga bisa secara langsung untuk mengendalikan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sarolangun yang terimbas dengan Covid-19,"tandasnya.
Perlu diketahui, peluncuran P2DK sudah dilangsungkan di areal persawahan kelompok tani Sukajadi di desa Lubuk Resam, Kecamatan CNG pada 31 Agustus 2020.
Kembali mengingatkan, adapun dampak ekonomi terhadap Covid-19, yakni membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Kemudian menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.
Selain itu, dampak Covid-19 seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.
PENULIS: CHARLES R
EDITOR: ANSORI S
Bupati dan Danlanal Palembang Tanam Mangrove di Kawasan Pelabuhan RoRo
Safrial Paparkan Capaian Program Kemaritiman Pada Kunker Danlanal Palembang
Mengenal Hesti Haris (1) : Penyejuk yang Tak Campuri Urusan Pemerintahan
KPU Gelar Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin