Gubernur Jambi Tunjuk Plt untuk OPD Baru

Sebagian Tugas Humas Dilimpahkan ke Diskominfo

RADARJAMBI.CO.ID- Beberapa orang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Sekertariat Daerah (Setda) Provinsi Jambi, akan dikukuhkan dalam waktu dekat.

OPD tersebut merupakan OPD baru atau pecahan dari yang ada sebelumnya. Seperti Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Penyedia Barang dan Jasa.

Juru bicara Pemprov yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, berdasarkan surat edaran Kemendagri tak boleh dilakukan penggantian pejabat pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada, termasuk Jambi.

Atas dasar itu, sambil menunggu gubernur terpilih dilantik, agar tupoksi dan anggaran bisa berjalan maka pada OPD baru akan dijabat pelaksana tugas (Plt).

"Jabatan kelembagaan baru, dipegang Plt yang ditanda tangani pak gubernur Jambi," sebut Johansyah.

Hingga kini, proses terakhir kata Johansyah, adalah penunjukkan Plt pada OPD baru dan proses pembuatan Surat Keputusan.

"Nama Plt nantinya akan disampaikan resmi setelah SK ditandatangani, yang akan rampung paling lambat hari Rabu," jelas Johansyah.

Sedangkan untuk OPD di luar Setda, yang juga akan ditambah seperti Dukcapil belum akan ditunjuk Plt.

"Dukcapil blm bisa ditunjuk Plt, menunggu gubernur terpilih dilantik," paparnya.

Diketahui, sesuai amanat Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekertariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, diturunkan Pergub Nomor 25 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekertariat Daerah Provinsi Jambi, maka nomenklatur dan struktur jabatan di lingkungan sekretariat daerah di Pemprov Jambi akan berubah.

Seperti, Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihapuskan dan diganti dengan biro baru yakni Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian ini juga mengakomodir fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Kemudian Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi juga akan berubah menjadi Biro Admistrasi Pimpinan. Sebagian tugas kehumasan akan dilimpahkan ke Diskominfo.(har)