Bappeda Sarolangun Sukseskan Forum Konsultasi Publik RA RKPD 2022

Senin, 22 Februari 2021 - 21:39:26


Wabup, H Hillalatil Badri H Lukman MPd  Aang Purnama SE MM dan Emalia Sari SE MM
Wabup, H Hillalatil Badri H Lukman MPd Aang Purnama SE MM dan Emalia Sari SE MM /

RADARJAMBI.CO.ID,SAROLANGUN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun sukses melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal (RA) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2022, Senin (22/02) di ruang pola Bappeda.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup), H Hillalatil Badri didampingi Kepala Bappeda, H Lukman MPd dan Wakil Ketua I DPRD Sarolangun, Aang Purnama SE MM dan Kepala BPKAD, Emalia Sari SE MM.

Proses jalannya kegiatan tersebut dengan mengkedepankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Kepala Bappeda, H Lukman MPd dalam pemaparannya mengatakan, jika proses perencanaan dari tahun ke tahun selalu dilakukan sebagai perbaikan kualitas dan berupaya secara maksimal dalam melakukan penyempurnaan, sehingga diharapakan diperolehnya dokumen perencanaan pendukung yang tersusun sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, salah satu proses perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah melalui Forum Konsultasi Publik perencanaan pembangunan daerah.

"Forum Konsultasi Publik ini sebagai kelanjutan dari tahapan -tahapan yang telah dialaksanakan pada waktu sebelumnya, yaitu Musrenbang kelurahan desa/kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Sementara itu, paparan LKPJ Kepala SKPD sudah dilaksanakan, maka selanjutnya akan dilakukan forum gabungan SKPD, setelah itu melaksanakan Musrenbang RKPD,"jelasnya.

Diterangkan H Lukman, salah satu tujuan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk menggali aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022, seterusnya menentukan terkait dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sarolangun 2022.

Bukan hanya itu, Forum Konsultasi Publik juga meningkatkan transpransi tehadap proses perencanaan dan akuntabelitas dokumen perencanaan untuk tahun 2022.

"Ini bagian dari tahapan proses dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal (RA) RKPD 2022. Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik didapatkan gagasan, pikiran dan pandangan dari sudut pandang publik terhadap prioritas sasaran pembangunan untuk 2022,"sebutnya.

Kepala Bappeda berharap, agar Forum Konsultasi Publik mendapatkan skala prioritas yang dapat diterima oleh masyarakat, nantinya akan dirumuskan beberapa kebijakan strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sarolangun.

"Peserta konsultasi publik melibatkan OPD, unsur akademis dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, pengusaha, LSM, Wartawan, lembaga adat Kabupaten Sarolangun dan tokoh masyarakat,"tambahnya.

Terpisah, Wakil Bupati H Hillaltil Badri memaparkan, jika 2022 merupakan tahun kelima bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pencapaian visi dan misi menuju Sarolangun lebih Sejahtera.

"Diharapkan rencana pembangunan 2022 disinkronisasikan dengan RPJMD Kabupaten Sarolangun 2017-2022, namun tetap melihat dari sisi keterkaitan prioritas pembangunan dan kebijakan terhadap pembangunan yang akan dialksanakan 2022,"katanya.

Diejelaskan H Hillalatil Badri, tahun 2022 Pemkb Sarolangun akan mengusung 5 prioritas pembangunan, yakni meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum, peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik, meningkatkan kualitas SDM dan penguatan nilai-nilai agama dan Sosbud, pengelolaan SDA yang optimal dan berkelanjutan.

"Untuk pencapaian pembangunan daerah, disamping pengalokasian APBD Kabupaten Sarolangun, saya lebih menekankan pemanfaatan Dana Desa (DD) dan P2D/P2K untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Alokasi dana yang tersedia pada APBDes juga diharapkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif untuk mendorong masyarakat Sarolangun keluar dari kantong kemiskinan,"tandasnya.

Disela acara Forum Konsultasi Publik juga dilakukan penandatangan fakta integritas dengan perwakilan OPD, Ormas dan OKP. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi dialog yang dipimpin oleh Kepala Bappeda H Lukman didampingi Wakil Ketua I DPRD Aang Purnama SE MM dan Kepala BPKAD Emaliasari SE MM.

Tercatat tiga orang penanya pada sesi dialog, yakni Tokoh Msyarakat (Tomas) A Rahman, Samsul Riduan ST dan perwakilan dari BPS.


PENULIS: CHARLES R
EDITOR: ANSORY S