Pemerintah Naikkan KUR untuk Petani Rp 100 Juta

JAKARTA - Pemerintah memberikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) secara klaster untuk sektor pertanian. KUR bahkan dinaikkan angkanya sebesar 100 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan pengembangan komoditas pertanian harus dimajukan, tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga dari permintaan, pembelian, dan produksi.

“Apakah itu berbasis komoditas seperti kopi, kemudian tanaman jagung, padi, tebu, ataupun tanaman holtikultura. Dan untuk itu Bapak Presiden meminta ada penugasan badan yang sejenis Bulog,” ujar dia dalam keterangan pers secara virtual selepas rapat terbatas yang dipimpin presiden, Senin (26/7).

Airlangga mengungkapkan, pemerintah juga telah menaikkan kebijakan KUR tanpa agunan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

Presiden sendiri secara khusus telah memberi arahan kepada sejumlah lembaga penyalur untuk mengintegrasikan kebijakan tersebut.

“Kemudian, lembaga-lembaga penyalur terutama untuk KUR khusus ini untuk terus diintegrasikan. Secara khusus Bapak Presiden memberi arahan kepada BNI, BRI terutama bank Himbara (himpunan bank milik negara),” ungkapnya.

Secara klaster, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 26,8 triliun untuk pangan, Rp 7,84 triliun untuk holtikultura, Rp 20,3 triliun untuk perkebunan, dan Rp 15,1 triliun untuk peternakan.

“Untuk sektor pertanian secara umum itu perkebunan kelapa sawit itu relatif mendapatkan sekitar Rp 9,5 triliun, kemudian pertanian padi Rp 7,8 triliun, tanaman lainnya Rp 5,5 triliun, holtikultura itu sebesar Rp 5,2 triliun, budidaya sapi Rp 3,9 triliun, budidaya domba dan kambing Rp 3,5 triliun, pertanian palawija Rp 2,7 tirliun, mix farming Rp 2,6 triliun, dan pembibitan sekitar Rp 1,1 triliun,” tambah Airlangga.

Dia juga memastikan bahwa KUR klaster bisa digunakan oleh para petani untuk berbagai keperluan.

Misalnya dari sisi produksi, KUR dapat digunakan untuk pembelian pupuk atau pembelian alat pertanian. Selain itu, dengan KUR para petani dapat melakukan kerja sama dengan aplikasi digital.

“Jadi mulai dari suplai, offtake, teknologi, dan kemitraan bisa dibayarkan melalui KUR,” imbuhnya. Di samping itu, Airlangga menekankan banyak relaksasi yang telah diberikan pemerintah untuk penerapan KUR.

Dia menegaskan KUR dapat diberikan kepada mereka yang juga mendapatkan kredit lain secara bersamaan.

“Misalnya, KUR pada penyalur KUR yang sama. Kemudian memiliki kredit pemilikan rumah, kemudian leasing kendaraan motor untuk tujuan produktif, kemudian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, resi gudang, ataupun kredit konsumsi untuk rumah tangga,” ucap Airlangga.

Secara keseluruhan, Airlangga melaporkan bahwa realisasi penyaluran hingga 25 Juni telah mencapai Rp 143,14 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 56,58 persen dari target penyaluran KUR 2021 yaitu Rp 253 triliun.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pihaknya telah menyiapkan delapan klaster untuk mendukung program KUR di sektor pertanian.

Dia berharap klaster yang telah disiapkan dapat bersinergi dengan program yang ada di Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Perdagangan.

“Sebagai catatan juga bahwa peran BRI, Mandiri, BNI untuk mendukung program KUR ini terutama yang di pertanian, kami sudah menyiapkan delapan klaster, yaitu klaster padi, klaster jagung, klaster sawit, klaster tebu, klaster jeruk, klaster tanaman hias, klaster kopi, dan klaster porang,” ucap Erick Thohir.

Dalam sektor pertanian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa serapan KUR 2021 telah mencapai angka di atas 40 persen lebih.

Dia menyatakan penyaluran KUR akan didorong lebih banyak saat masuk musim tanam kedua pada Agustus.

“Jadi Menteri Koperasi, Menteri BUMN ini akan bersama-sama untuk kita lakukan berbagai konsolidasi-konsolidasi yang memungkinkan untuk mengekfektifkan KUR itu mulai dari hulu, di pengolahan atau pasca-sampai dengan marketnya,” ujar dia. (tan/jpnn)

Sumber ; Jpnn.com