Beredar Foto di Medsos Wako Sungai Penuh Dampingi Auditor BPK Periksa Anggaran Persampahan

Radarjambi.co.id-SUNGAIPENUH- Independensi auditor BPK-RI perwakilan Provinsi Jambi dalam melakukan pemeriksaan dan audit khusus penggunaan anggaran persampahan di APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2021 hingga semester I APBD tahun 2022 dipertanyakan banyak pihak.

Pasalnya, beredar foto di media sosial facebook saat melakukan audit peninjauan lapangan lokasi proyek pembangunan TPS3R Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh itu didampingi langsung oleh Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, Plt Kadis PU Khalil Munawar dan Inspektur Inspektorat Suhatril.

“Terima kasih atas kunjungan kerja dari Walikota Sungai Penuh Bapak Ahmadi Zubir, Sekretaris Dinas PMD Srinovi Pebriani, Kadis LH Pak Wahyu Rahman Dedy, Kadis PU Pak Alex, Inspektur Kota Sungai Penuh Pak Suhatril, Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dan seluruh rombongan di TPS 3R Bumi Berkah Desa Sumur Anyir.

Semoga Kunker dan diskusi pengembangan tata kelola sampah memberikan solusi bersama untuk Desa di lingkup Kota Sungai Penuh serta peningkatan berkelanjutan bagi Pemdes Sumur Anyir serta Progresif Sumur Anyir.

Salam 3R dan Zero Waste Kota Sungai Penuh. Tulis Hendra Gustomi melalui akun facebooknya dengan melampirkan foto saat Walikota dan auditor BPK RI bersama dilokasi proyek TPS3R Sumur Anyir.

Sementara itu, TPS3 R itu merupakan pilot proyek Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang kini menjadi sorotan.

Sebab, informasi beredar dari berbagai sumber pejabat Desa dan telah dimuat oleh banyak media, dana untuk pembangunan TPS3R bersumber dari dana APBD tahun 2022 yang dititipkan melalui APBDes 2022.

Dalam pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Dananya dari APBDes, yang mengerjakan PU,” ujar salah seorang Kades.

Sejumlah penggiat anti korupsi mengaku terkejut saat melihat postingan tersebut. Sebab, baru sekali ini terjadi seorang Walikota atau Kepala Daerah langsung mendampingi auditor BPK-RI meninjau lokasi proyek.

“Baru sekali ini terjadi seorang Kepala Daerah bersama dengan Kepala Dinas dan Inspektur langsung mendampingi pekerjaan proyek. Ada apa, ini tanda tanya besar bagi kami. Kita pertanyakan independensi BPK RI dalam melakukan aduit khusus ini,” ujar Zoni Irawan dari LSM Geger dan Nadi Kusnadi dari LSM Reaksi. (*/tim)