Ratusan Guru Bakal Masuki Masa Pensiun, Dewan Minta Pemkab Siapkan Proses Rekrutmen CPNS Guru

Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI-Ratusan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muaro Jambi bakal memasuki masa pensiun.

Ratusan guru di Muaro Jambi yang bakal memasuki masa pensiun ini menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaro Jambi.

Usman Halik selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Muaro Jambi meminta agar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera menyiapkan proses rekrutmen guru, baik melalui skema penerimaan CPNS maupun melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sebanyak 160 guru PNS yang bertugas di lingkungan Disdikbud Muaro Jambi akan pensiun pada tahun 2023-2024," kata Usman Halik, Jumat (22/9/23) siang.

Usman Halik mengatakan, kondisi tersebut membuat jumlah guru PNS yang ada di wilayah Kabupaten berjuluk Bumi Sailun Salimbai ini terus berkurang, sehingga perlu dilaksanakan langkah penyeimbang dengan melaksanakan rekrutmen PNS melalui jalur umum.

"Kami mendorong pihak Pemerintah agar benar-benar mempersiapkan rekrutmen guru baik melalui skema penerimaan CPNS maupun pengangkatan honorer yang linier melalui jalur PPPK, agar permasalahan kekurangan guru dapat terantisipasi ke depan," katanya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini merekomendasikan kepada pihak eksekutif untuk berupaya maksimal melakukan rekrutmen guru dengan jumlah yang proporsional agar nantinya dapat mengisi kekurangan guru,terutama di sekolah-sekolah yang berada di pelosok.

Mantan Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi periode 2004 - 2009 itu menyampaikan, sekolah-sekolah dipelosok yang dimaksud yaitu, sekolahan yang berada di Dusun Mudo Sekumbung, Rukam, Manis Mato, Rantau Panjang, Jebus, Gedong Karya, Bukit Baling, Gambut Jaya, Sido Mukti dan Desa-desa terpencil lainnya.

"Pengadaan guru PNS di Desa-desa terpencil ini harus benar-benar diperhatikan secara serius, mengingat tenaga PNS yang ditempatkan di Sekolah-sekolah terpencil tersebut sangat minim dan bahkan hanya kepala sekolahnya yang berstatus sebagai PNS," sampainya.

Legislator Daerah Pemilihan II (Red-Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu) itu menegaskan bahwa permintaan rekomendasi ini bukan hanya sekedar saja. Namun, diharapkan agar dapat di prioritaskan dan dapat segera dilaksanakan.

"Permintaan rekomendasi ini bukan hanya sebagai basa-basi saja. Ini rekomendasi yg sangat serius dan harus di prioritaskan. Harus jadi program kerja strategis dari kepala daerah sekarang ini," tukasnya. (akd)