Radarjambi.co.id-KERINCI-KERINCI- Berdasarkan berita acara rapat paripurna DPRD Kerinci tanggal 5 oktober 2023.
Tiga nama Pejabat Bupati Kerinci usulan DPRD Kabupeten Kerinci periode 2019-2024 telah diserahkan ke Kemendagri yaitu Tema Wiswan, Asraf, Zainal Efendi.
Namun beberapa hari belakangan ini muncul kabar penolakan dari 100 orang tokoh kerinci yang telah menandatangani penolakan usulan dari Provinsi Jambi dan DPRD Kerinci terhadap Pj Bupati.
Bukhari Mualim dosen Ilmu Politik STIA Nusa Sungai Penuh - Kerinci menyampaikan bahwa teori yang dikembangkan oleh John Burton yang merupakan seorang pakar konflik yang mengembangkan pendekatan konflik manusia ke konflik politik.
Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami akar-akar konflik dan berusaha mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan melalui dialog dan negosiasi.
Dialog dan negosiasi secara efektifnya itu dilakukan oleh orang yang berasal dalam organisasi itu sendiri yang lebih mengenal dan paham nilai-nilai yang berlaku.
Saat ditanya mengenai calon Pj Bupati, Bukhari Mualim menginginkan yang menjadi Pj Bupati Kerinci adalah Putra Daerah Kabupaten Kerinci.
Pebi Julianto dosen Ilmu Manajemen IAIN Kerinci mengemukakan teori yang disampaikan tentang pemimpin ideal dalam suatu konflik adalah Kenneth W. Thomas. Ia dikenal dengan konsepnya tentang "Conflict Management Styles" (Gaya Pengelolaan Konflik) yang mengidentifikasi berbagai pendekatan yang pemimpin atau individu dapat gunakan dalam mengatasi konflik. Salah satu bentuk gaya pengelolaan konflik adalah Gaya Kepemimpinan Kolaboratif (Collaborating):
Dalam situasi ini, pemimpin bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak.
Gaya ini dianggap sebagai pendekatan ideal dalam menangani konflik, karena berfokus pada menciptakan kemenangan bersama.
Ia menambahkan “Untuk Pj Bupati Kerinci, masyarakat Kerinci lebih cenderung terbuka dengan pemimpin yang berasal dari suku Kerinci.
Artinya yang cocok menggunakan gaya kepemimpinan kolaboratif yang di kemukakan oleh Kenneth W. Thomas adalah anak jantan dari daerah kerinci.
Kedua akademisi ini berpendapat bahwa Pj Bupati Kerinci nanti akan menghadapi 2 pesta demokrasi yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024.
Melihat dari pileg dan pilkada yang sudah-sudah, Kerinci menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tingkat Kerawan Konflik nya tinggi.
Maka dari itu akademisi ini sangat menginginkan yang menjadi Pj Bupati Kerinci adalah Putra Asli Daerah Kerinci sesuai teori yang sudah dikemukakan.
"Ke 3 Nama Pejabat Bupati Kerinci yang diajukan layak,"ungkap kedua Akademisi tersebut.
Sementara itu tokoh Kerinci dan Sungai Penuh Candra Purnama mengatakan apa yang dilakukan DPRD Kerinci yang sudah mengusulkan 3 nama kepada Gubernur sesuai dengan syarat jabatan dan kepangkatan (Dua ASN Provinsi Jambi dan 1 ASN Kabupaten Kerinci ).
Yang jelas, ketiga nama yang diusulkan telah memenuhi syarat formal yg diatur di dalam Peraturan Perundangan. Persoalan adanya penolakan dan mengusulkan nama lain dari beberapa tokoh masyarakat Kerinci, hal biasa dalam berdemokrasi.
"Mengenai ketiga nama yang sudah diusulkan oleh DPRD tersebut tentu sudah mempertimbangkan segala aspek secara komprehensif.
Untuk diketahui bahwa kewenangan mengusulkan nama-mana PJ Bupati sesuai dgn Permendagri No 4 Tahun 2023 adalah, Mendagri, Gubernur dan DPRD. Sedangkan yang menetapkan adalah Presiden melalui Mendagri. Masyarakat bisa saja mengusulkan, tapi harus melalui DPRD. Masalah diterima atau tidak, Itu adalah kewenangan DPRD, "jelasnya. (mko/akd)
HUT Muaro Jambi yang ke 24 Tahun, Pj Buka Kegiatan Pacu Perahu
PJ Bupati Bachyuni dan Danrem 042 Gapu Tinjau dan Cek Fisik Daerah Rawan Bencana
Sekda Muaro Jambi Buka Acara Konsultasi Publik I Penyusunan RDTR Kecamatan Taman Rajo
Peringati HUT Pramuka Ke-62 PJ Bupati Bachyuni Minta Tanamkan Rasa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air
Pj Bupati Bachyuni Buka Kompetisi Sepakbola U-12 Tingkat Sekolah Dasar di Sungai Bahar
HUT ke-24 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Meriah dan Menggembirakan
Jelang 27 November, Bawaslu Bangun Kolaborasi dengan Tokoh Lintas Agama