Penerapan good governance menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Good governance, yang dicirikan oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan, merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu komponen kunci dalam mendukung praktik good governance adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, berperan penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Penerapan SPIP yang efektif dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan. Namun, implementasinya di instansi pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti komitmen pimpinan yang belum optimal, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi.
SPIP berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, SPIP dapat mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan.
SPIP juga dapat mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan terbuka.
Sehingga sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau praktik-praktik tidak etis lainnya di lingkungan instansi pemerintah.
Implementasi SPIP dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Temuan dan rekomendasi dari SPIP dapat menjadi masukan bagi pimpinan dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sistem pengendalian internal.(*)
Penulis: Siti Balkis
Mahasiswa Ilmu Perpustakaan, Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Analisis kebijakan anti-korupsi di tingkat nasional dan internasional
Menjelajahi Persimpangan Kejahatan Dunia Maya, Korupsi, dan Teknologi Berkembang
Analisis Ekonomi-Politik Praktik Nepotisme dalam Sektor Swasta di Negara Berkembang
Strategi Reformasi Birokrasi untuk Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Menhub Apresiasi Pemkot Jambi Raih WTN’2024, Ini Kata Pj Wali Kota Jambi