Pengelolaan Keuangan Publik yang Transparan dan Akuntabel Demi Good Governance

Radarjambi.co.id-Pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Keuangan publik menjadi sumber daya utama untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan secara konsisten dalam setiap tahap pengelolaan keuangan publik.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik mengharuskan pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Transparansi ini dapat diwujudkan melalui publikasi anggaran, laporan keuangan, serta informasi tentang proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana anggaran disusun, digunakan, dan dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara jelas dan terukur.

Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi, serta adanya pemeriksaan dan audit eksternal oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap alokasi dan penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Audit eksternal oleh BPK tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan secara wajar, tetapi juga menilai efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan publik.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran, prioritas belanja, serta hasil pertanggungjawaban penggunaan uang publik.

Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, dengan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan relevansi kebijakan tersebut terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel juga akan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Anggaran dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran berarti bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sementara itu, efektivitas penggunaan anggaran berarti bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran dapat tercapai dengan hasil yang optimal.

Dalam rangka mewujudkan good governance, pemerintah perlu terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel.

Komitmen politik dari pimpinan tertinggi hingga level operasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance diterapkan secara konsisten.

Penguatan sistem pengendalian internal merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan yang efektif dari lembaga terkait, seperti Inspektorat dan BPK, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang bersih, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulannya, tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi penting dan terlibat dalam pengawasan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur.

Penguatan komitmen politik, sistem pengendalian internal, dan pengawasan eksternal akan memperkokoh upaya pemerintah dalam mencapai good governance, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(*)

Penulis: Ananda Aprilia
Mahasiswa Ilmu Perpustakaan, Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara