Kelangkaan BBM Diduga ada Permainan Oknum SPBU

Kamis, 21 November 2024 - 09:07:32


/

Radarjambi.co.id-JAMBI- Ketua LSM LMPP Jambi, Amir Akbar menyoroti langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sulit didapatkan disejumlah SPBU di kota Jambi, bahkan masyarakat harus rela mengantri lama untuk bisa mendapatkan bbm.

Terlebih bagi angkutan umum, BBM jenis solar bersubsidi semakin sulit didapatkan sehingga menjadi keluhan bagi pemilik angkutan umum di Kota Jambi. Hal itu disinyalir adanya dugaan permainan oknum pihak SPBU, petugas operator dan pelangsir yang memonopoli BBM bersubsidi.

Dia mensinyalir adanya dugaan penyimpangan BBM bersubsidi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dimana BBM yang seharusnya tepat sasaran menjadi ajang cuan dan lokak bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, keserakahan akan untung yang besar sehingga mengorbankan rakyat kecil.

"Kami menduga adanya keterlibatan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab di Depot Pertamina Kasang. Karena kegiatan kencing dijalan terus berlangsung. Dan ada tempat tempat tertentu yang para oknum sopir tidak bisa melakukan hal tersebut dengan sebutan zona Black Zona, " ujarnya.

Ditambahkannya, Dugaan BBM Bersubsidi salah sasaran dan digunakan oleh yang tidak berhak menggunakannya, pihaknya sudah beberapa bulan mengamati dan mengumpulkan data di lapangan dan di setiap SPBU yang berada di dalam Kota Jambi dan SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

"Banyak kami dapati mobil perusahaan besar di jambi yang memiliki mobil di perkirakan mencapai 500 unit dan mungkin lebih yang menggunakan BBM subsusidi jenis Solar dan mengisi di SPBU," ungkapnya.

"Sangat miris apabila BBM Bersubsidi di nikmati oleh pengusaha besar bidang perkebunan kelapa sawit yang mencapai puluhan ribu hektar bahkan mungkin ratusan ribu hektar " tambahnya lagi.

Dia mengaku bingung siapa berhak mendapatkan BBM Bersubsidi, Bagaimna cara Pertamina memberikan Barkod BBM bersubsidi kepada Perusahan besar. "Kalau Perusahaan besar seperti ini di subsidi oleh negara, wajar negara kewalahan," tuturnya. (***)