Radarjambi.co.id-TEBO- Ratusan honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari 12 kecamatan di Kabupaten Tebo, Senin (10/2) datangi Kantor DPRD Kabupaten Tebo untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Tebo.
Kepada anggota Komisi I DPRD Tebo, perwakilan tenaga honorer P3K tersebut meminta kejelasan terkait nasib mereka terutama yang menjadi tenaga honorer paruh waktu menjadi penuh waktu baik guru maupun tenaga teknis dan berbagai keluhan lainnya.
Munifatul Arifah salah seorang perwakilan tenaga honorer teknis mengeluhkan sudah lama menjadi tenaga honorer di dinas pertanian, tapi ijazah sarjanya tidak linear, dan tidak ada penerimaan untuk jurusannya di Dinas tempat dirinya mengabdi.
"Untuk kami yang bukan Sarja pertanian tidak ada penerimaan P3K di Dinas pertanian, seperti saya yang SPDi dan kawan lain yang SE terpaksa harus down grade ikutan untuk formasi SLTA sederajat, itupun cuma ada dibuka untuk satu orang, kecil peluang kami untuk lulus seleksinya, kami mohon dibuka formasi sesuai jurusan sarjana kami,"keluh Munifatul Arifah.
Sementara itu dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo yang diwakili oleh Asisten III Setda Tebo, Zainuddin Abas menjelaskan kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah terkait P3K ini adalah kemampuan keuangan daerah.
"Karena untuk pembayaran gaji P3K ini dikembalikan kepada kemampuan keuangan daerah, kendalanya kemampuan keuangan kita yang terbatas, tergantung bapak anggota DPRD Tebo menyetujui anggarannya,"jelas Asisten III Setda Tebo.
Hal senada disampaikan oleh Kepala BKPSDM Tebo, Erlynda, dikatakannya bahwa tenaga P3K yang sudah masuk data base itu sudah aman, terkait keterbatasan anggaran keuangan daerah juga menjadi kendala utama dalam menuntaskan P3K di Tebo.
"Kemarin saja saya minta ditambah 100 formasi saja, ternyata keuangan kemampuan keuangan kita tidak mampu,"beber Kepala BKPSDM Tebo.
Sementara ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tebo, Yusef Herman, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 10 tahun agar diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Ia menegaskan bahwa mereka yang sudah terdaftar dalam database akan menjadi prioritas.
"Persoalan yang kita bicarakan hari ini akan kita perjuangkan sampai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).dan kita akan berjuang agar 1.993 tenaga honorer P3K yang telah terdaftar dalam database akan diperjuangkan dalam waktu dekat,"tutupnya.(yan/akd)
Jajaran Pengurus SMSI Muaro Jambi Hadiri Peringatan HPN 2025 di Pekanbaru Riau
Efek Inpres Penghematan 2025, Proyek PUPR Jalan Di Tebo Kena 'Pangkas'
DPR Sahkan BBS-JUN Mahir Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muarojambi
Pj Wali Kota Pimpin Rakor Persiapan Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi
Pamerkan Potensi Daerah di Kantor Wali Kota, Pj Wali Kota Resmikan Galeri Siginjai
Warga Muaro Sekalo Resah Ada Penampakan Harimau Di Desa Mereka
Komitmen Berikan Layanan Terbaik, Pemkot Jambi dan Bank Mitra Tandatangani Kesepakatan Bersama