Ketua DPRD Hafiz Tegaskan Komitmen Kawal PI 10 Persen PAD dan Kesejahteraan Rakyat

Selasa, 29 April 2025 - 17:24:45


Jumpa Pers usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10?ri sektor migas.
Jumpa Pers usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10?ri sektor migas. /

RADARJAMBI.CO.ID–DPRD Provinsi Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10% dari sektor migas, khususnya yang dikelola oleh PetroChina.Agenda ini sekaligus menjadi ajang penandatanganan kesepakatan percepatan implementasi PI 10%.Selasa (29/4).

Hadir kegiatan in Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, perwakilan Kementerian ESDM, Kepala Daerah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Pansus I DPRD Jambi, Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam konferensi pers setelah acara, Ketua DPRD Hafiz menyampaikan apresiasinya kepada Pansus I DPRD Jambi atas upayanya dalam mendorong percepatan PI 10% dari PetroChina.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai perkembangan realisasi PI 10% tersebut.

“Ini bagian dari transparansi. Masyarakat harus tahu sejauh mana proses PI 10 persen ini berjalan. Kita ingin agar dana yang masuk dapat dimanfaatkan tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hafiz menilai bahwa percepatan ini tidak hanya penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Politikus PAN ini juga mengajak semua pihak untuk terus mengawal proses hingga tuntas.

Hal Senada juga disampaikan Ketua Pansus I DPRD Jambi Abu Yani menegaskan bahwa PI 10% adalah kewajiban PetroChina kepada Provinsi Jambi.Pihaknya memberikan tenggat waktu hingga akhir tahun 2025 bagi perusahaan untuk memenuhi Komitmen ya. “Ini kewajiban,” tegas Abu Yani.

Diskusi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan hak daerah atas pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran masyarakat Jambi.(*) 

 


Editor: Endang