Nurhuda : Pemkab Tebo Harus Buat Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Pengembangan

Radarjambi.co.id-TEBO-Lambatnya pertumbuhan Kota Muaro Tebo sebagai Ibu Kota Kabupaten Tebo yang terlihat masih banyaknya lahan kosong disepanjang jalan kota Muaro Tebo yang tidak termanfaatkan, serta banyaknya bangunan Rumah Toko (Ruko) milik masyarakat yang kondisinya kosong tidak berpenghuni mendapatkan perhatian serius dari Rektor Institut Agama Islam (IAI) Tebo, DR. Nurhuda.

Pimpinan dari kampus terbesar yang ada di Tebo ini mengatakan terkait hal tersebut dirinya melihat dari dua sisi permasalahan, yaitu Sisi tata aturan dan sisi tata kelola dan pemberdayaan.

"Sisi aturan ada aturan yang mengikat terkait penggunaan lahan di tepi jalan, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo harus dapat melakukan pemberdayaan dan penguatan untuk pembangunan ekonomi,"terang Nurhuda ketika dikonfirmasi Selasa (26/8).

Nurhuda menyarankan untuk mempercepat laju pertumbuhan Kota Muaro Tebo, Pemkab Tebo harus segera membuat kebijakan optimalisasi pemanfaatan lahan yang berada dipinggir jalan lintas Kota Muaro Tebo.

"Pemkab meminta kepada pemilik lahan kosong dan ruko yang kosong agar lahan dan ruko tersebut dimanfaatkan, misalnya memberikan keringan dan insentif pajak PBB bagi pemilik lahan dan ruko yang menyewakan dengan harga yang terjangkau, serta mempermudah pengurusan izin usaha bagi yang menyewanya,"lanjut Nurhuda.

Selain itu menurut Nurhuda, Pemkab Tebo dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kota Muaro Tebo dapat dilakukan dengan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

"UMKM dan PKL ini jangan hanya dipandang dari sisi ketidak tertiban saja, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, maka adanya zonasi khusus, seperti sentra kuliner atau pasar rakyat modern, agar keberadaan mereka tetap produktif dan tertata rapi di kota,"tegasnya lagi.

Ketika ditanyakan kepadanya, penyebab banyaknya bangunan Ruko yang kosong, karena para pelaku UMKM dan PKL tidak mampu untuk menyewanya karena keterbatasan modal, dan lebih memilih toko non permanen atau biasa disebut Bangunan Liar (Bangli) yang dibangun pemilik lahan karena sewanya lebih terjangkau dari pada Ruko, Nurhuda menegaskan Pemkab Tebo harus mengambil kebijakan terkait persoalan ini.

"Ini yang saya maksud Pemkab Tebo harus mengambil kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, PKL serta Pemilik Bangunan, disituasi perekonomian yang sulit sekarang ini, serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Tebo, sudah sewajibnya Pemkab Tebo mendorong agar pertumbuhan UMKM di Kota Muaro Tebo meningkat, karena efek domininyo luar biasa terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Muaro Tebo,"tutupnya mengakhiri.(yan/akd)