Wabup Hadiri Kunker Komisi II DPR RI di Jambi, Soroti Penguatan BUMD dan Penyelesaian Konflik Agrari

RADARJAMBI.CO.ID,TANJABBAR — Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi yang berlangsung dinamis dan penuh dialog bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi, jajaran Bank Jambi, serta perwakilan Kemendagri dan ATR/BPN di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi.

Kunjungan tersebut menitikberatkan pada penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tata kelola pemerintahan daerah, serta sinkronisasi data dan penyelesaian persoalan agraria. Komisi II mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyampaikan berbagai isu strategis daerah.

Di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional yang berdampak pada transfer daerah seperti DAK dan DAU, Komisi II menilai optimalisasi BUMD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.

Dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, tingkat kesehatan perusahaan dinilai masih menjadi tantangan serius, sehingga penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi agenda mendesak, termasuk rencana pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di tingkat pusat.

Fokus Pemprov Jambi: Konsolidasi Perbankan dan PI Migas

Dalam paparannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa saat ini terdapat 20 BUMD yang tersebar di kabupaten/kota, dengan dua BUMD tingkat provinsi bergerak di sektor perbankan. Regulasi keduanya telah disesuaikan melalui Peraturan Daerah, meski sebagian masih dalam proses yuridis lanjutan.

Ia mengakui salah satu BUMD perbankan belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai POJK yang berlaku hingga Desember 2024. Karena itu, Pemprov Jambi menempuh langkah konsolidasi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank BJB.
“Secara kinerja bank kami cukup baik, namun karena tuntutan regulasi kami harus bergabung dalam KUB,” jelasnya.

Selain sektor perbankan, Pemprov Jambi juga mendorong penguatan BUMD energi. Operasional PT DJI masih berjalan meski belum memberikan keuntungan signifikan, sementara unit usaha Citigas tetap berkontribusi terhadap pendapatan operasional melalui distribusi gas rumah tangga.

Ke depan, Pemprov Jambi memfokuskan upaya pada perolehan Participating Interest (PI) migas dari perusahaan yang beroperasi di daerah, termasuk PetroChina. Proses yang telah berjalan sejak 2022–2023 itu kini menunggu penyelesaian perjanjian kerja sama serta penerbitan SK dari Kementerian ESDM.

Wabup Tanjab Barat: Perlu Penguatan Regulasi dan SDM

Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat manajemen, teknologi, dan tata kelola BUMD. Meski kontribusi terhadap PAD belum signifikan, tren kinerja menunjukkan perbaikan.

Ia menyebut BPR milik daerah telah menyetor dividen sekitar Rp1,3 miliar, dengan tingkat kesehatan bank yang terus membaik. Ke depan, Pemkab berencana memperluas kerja sama, termasuk mendorong pengalihan pembayaran gaji P3K dan pegawai paruh waktu melalui bank daerah guna memperkuat likuiditas.

“Selama ini transaksi masih didominasi bank nasional, sehingga BPR daerah relatif tertinggal dalam penghimpunan dana,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi daerah adalah penguatan sumber daya manusia dan dukungan regulasi. Karena itu, ia mengusulkan agar RUU tentang BUMD memuat ketentuan yang lebih mandatori terkait penguatan permodalan dan keberpihakan kepada BUMD. Pemerintah daerah juga berharap adanya skema insentif bagi perusahaan besar di daerah agar turut memperkuat BUMD.

Penyelesaian Konflik Agraria dan Percepatan RDTR
Selain isu BUMD, Komisi II turut menyoroti persoalan agraria di Jambi yang memiliki kawasan hutan industri dan taman nasional cukup luas. Pemerintah pusat mendorong percepatan penyelesaian konflik melalui Satgas Agraria dan penerapan kebijakan satu peta (one map policy).

Di bidang tata ruang, Pemkab Tanjung Jabung Barat melaporkan percepatan penyusunan RDTR, termasuk untuk kawasan pesisir dan wilayah strategis berpotensi pariwisata dan kelautan.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang profesional, sehat, dan berkelanjutan.(ken/akd)