APBDP 2026: DPRD Kota Jambi Minta Tambahan Rp100 Juta per Kecamatan

Radarjambi.Co.Id - DPRD Kota Jambi meminta pemerintah daerah menambah anggaran sebesar Rp100 juta untuk setiap kecamatan guna meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik kepada masyarakat.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD terhadap Penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, Senin malam (14/9/2026).

Laporan hasil kerja Badan Anggaran tersebut dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Jambi, Feny Nivertity.Dalam rekomendasinya, DPRD meminta agar pemerintah kota mengalokasikan tambahan anggaran Rp100 juta bagi masing-masing kecamatan.

Tambahan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Jambi, Zayadi, dalam penyampaian stemmotivering turut menekankan pentingnya penambahan anggaran tersebut.

Menurutnya, dukungan anggaran di tingkat kecamatan diperlukan agar sarana dan prasarana pelayanan publik dapat ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik. 

Sementara itu, Wali Kota Jambi dr. Maulana menyatakan pemerintah kota sejalan dengan usulan tersebut. Maulana mengatakan kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pemerintah dalam menjalankan berbagai program yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

"Kecamatan ini merupakan ujung tombak pelaksanaan program. Ada OPBM dan program lainnya yang pelaksanaannya juga membutuhkan dukungan," ujar Maulana.

Selain untuk mendukung pelayanan publik, menurut Maulana, tambahan anggaran tersebut juga dapat menunjang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan.

Salah satunya persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kota Jambi, termasuk kebutuhan dalam mempersiapkan dan mengirimkan kafilah.

Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap kecamatan memiliki dukungan yang lebih memadai dalam menjalankan pelayanan maupun berbagai program pemerintah daerah di tengah masyarakat. (*)