Pemkab Muaro Enim Perkuat Kompetensi OPD Hadapi Transformasi E Katalog Versi 6

Radarjambi.co.id-YOGYAKARTA - Paska melaksanakan bimtek BPD kota Sungaipenuh di Jambi, lembaga pelatihan indonesia langsung melaksanakan bimtek E katalog versi 6 dan E purchasing di Yogyakarta.  

Guna memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi perubahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin berbasis digital, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim mempercayai LAPIN sebagai pelaksana Bintek.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Katalog Versi 6 dan E-Purchasing bagi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) tersebut berlangsung selama empat hari, 28 September hingga 1 Oktober 2026, bertempat di Hotel De-Laxston, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 139 A, Yogyakarta.

Bimtek ini menjadi bagian dari langkah peningkatan kompetensi aparatur agar mampu mengikuti perkembangan sistem perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya setelah diterapkannya E-Katalog Versi 6.

Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Mereka mendapatkan pembekalan dari pemateri yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa, dengan materi yang diarahkan tidak hanya pada pemahaman regulasi, tetapi juga kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem.

Pelaksana kegiatan LAPIN, Hasril Apriyanto Putra, Y.A.Md., S.M., mengatakan, Bimtek tersebut menjadi momentum penting bagi aparatur untuk memperbarui pengetahuan dan memahami berbagai perubahan dalam sistem pengadaan pemerintah.

“Bimtek ini penting untuk menambah ilmu dan wawasan para OPD, terutama dengan adanya sistem baru yang diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan. Ini juga menjadi pembekalan dalam menjalankan anggaran pengadaan sekaligus memperkuat aspek pengawasan,” ujar Hasril.

Menurutnya, pemahaman terhadap sistem dan regulasi menjadi hal penting agar setiap tahapan pengadaan dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak Sekadar Teori

Hasril menjelaskan, Bimtek E-Katalog Versi 6 dan E-Purchasing tidak hanya berorientasi pada pengenalan sistem baru. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai perubahan mekanisme, fitur-fitur terbaru, serta panduan teknis operasional yang berkaitan dengan proses pengadaan melalui sistem elektronik.

“Harapannya, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menguasai penggunaan sistem dan menerapkannya dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan kerja masing-masing,” jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat memahami proses transisi sistem pengadaan sekaligus mengikuti perkembangan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan demikian, penerapan sistem digital diharapkan mampu mendukung proses pengadaan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Diikuti Berbagai Unsur OPD

Peserta Bimtek berasal dari berbagai unsur yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengadaan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Di antaranya kepala OPD, sekretaris, pejabat keuangan atau bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), pejabat pengadaan, tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), operator teknis OPD, kepala bagian, camat, sekretaris camat hingga staf yang mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti kegiatan.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih seragam mengenai penerapan E-Katalog Versi 6 dan E-Purchasing di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Peningkatan kompetensi aparatur juga dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan dalam proses administrasi maupun pelaksanaan pengadaan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Pada akhirnya, penguatan sumber daya manusia di bidang pengadaan diharapkan mampu mendukung pengelolaan anggaran yang lebih tertib dan pelaksanaan program pembangunan yang efektif serta tepat sasaran.

Bimtek E-Katalog Versi 6 dan E-Purchasing ini sekaligus menjadi bagian dari upaya LAPIN dalam memberikan pembekalan kepada aparatur pemerintah agar semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.(mko/akd)