Wagub Jambi: KPI Harus Mampu Mengedukasi Masyarakat

RADARJAMBI.CO.ID- Wakil Gubernur Jambi  Fachrori Umar mengemukakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus mampu mengedukasi masyarakat melalui peran yang dimilikinya, yakni pengawasan terhadap konten (isi) siaran.     

Wagub mengatakan, edukasi kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui peran KPI, akan berdampak positif terhadap persatuan bangsa. Hal tersebut dikemukakan Wagub saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Hasirnas) ke-85 yang dilaksanakan di Hotel Mercure Palu Sulawesi Selatan, Minggu (1/4/2018).

 Dalam sesi wawancara usai peringatan Hasirnas, Wagub menyatakan bahwa kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia sangatlah penting bagi masyarakat, karena KPI yang telah hadir sejak tahun 1933 telah memberikan penyaringan dan pegawasan terhadap penyiaran di Indonesia.

"Saya menilai keberadaan KPI ini sangat penting karena saat ini banyak berita yang berkembang dan diharapkan harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, walaupun ada berita yang terkadang tidak selalu baik, yang kita harapkan tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Wagub.  

Wagub menyatakan, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada era digital dimana berita atau informasi sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat.

"Saat ini banyak sekali berita atau informasi yang terkadang tidak positif, untuk itu harus kita hadapi dengan bijaksana, tenang, dan tetap berpikiran positif, terutama menjaga kekompakan bagi seluruh pemangku kepentingan dan juga seluruh masyarakat, dengan demikian bangsa ini nakan tenang dan damai, dan yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yaitu NKRI"ujarnya.

Sebelumnya, Menkominfo, Rudi Antara mengemukakan bahwa saat ini tidak lagi berbicara mengenai infrastruktur komunikasi tetapi lebih berbicara tentang konten.

"Kita bicara konten dengan digitalisaisi, tidak menjadi relevan yang dibicarakan infrastruktur, sungguh tepat sebetulnya  pesan dari pertemuan ini adalah penyiaran yang sehat dan berkualitas, artinya berkelanjutan, secara komersil harus bisa berjalan tetapi dari segi kualitas harus terus ditingkatkan," ungkap Rudi Antara.

Menkominfo mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 1.100 izin siaran televisi dan 1.600 izin siaran radio, dan negara Indonesia yang terbesar memberikan izin kepada penyiaran swasta.

"Jika mengacu pada UU saat fokusnya pada izin, untuk itu kita harus memperkuat peranan KPID yaitu menajemen konten,  kita bicara satelit menjadi televisi berbayar harus menjadi bagian yang kita awasi, demikian juga dengan medsos," jelas Menkominfo.

Ketua KPI (Pusat), Yuliandre Darwis,P.hd dalam sambutannya menyatakan bahwa acara ini memiliki energi yang besar bagi negara, dan bicara tentang penyiaran yang dimulai dari suasana keheterogenan membuktikan selama ini dimana Sulawesi Tengah sering  dengan isu-isu dalam kategori negatif, hari ini membuktikan Palu sangat luar biasa menjadi tuan rumah.

"Peringatan Harsiarnas ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali peran-peran yang diambil dunia penyiaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks mewujudkan cita-cita bangsa, penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan, pendidikan dan hiburan, yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan," tuturnya.

Sumber : Humas Pemprov Jambi

Editor : Endang